SURABAYAPAGI, Jakarta- Presiden Jokowi, Maret 2022 ini menggaungkan Tidak membiasakan belanja dari luar negeri atau impor. Para Menteri dan lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) diminta untuk menghentikan. Efektifkah larangan impor hanya dari sebuah pidato dan bukan peraturan hukum yang ada sanksi hukumnya. Peringatan melalui pidato pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, Maret 2021. Tapi impor terus berjalan sampai kini termasuk vaksin dan alkes. Anak gaul khawatir pidato presiden ini dianggap Omdong atau omong doang atau NATO, No Action, Talk Only.
Kali ini Jokowi mengancam akan membeberkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.
"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai, saya umumin (ke publik) nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya," ungkap Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat (25/3).
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara 'Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia' yang juga dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia. E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Pidato Jokowi Maret 2021/
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Perdagangan (Kemdag) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021) pernah menggaungkan cinta produk dalam negeri. Kementerian Perdagangan harus mempunyai kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan produk dalam negeri, salah satunya melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
“Pusat perbelanjaan, mal, dari Jakarta sampai ke daerah, harus didorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri. Ini harus mulai digeser, mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik, berikan ruang untuk brand-brand lokal,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Perdagangan (Kemdag) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).
Impor Vaksin hampir Rp 50 Triliun/
Selama Menkes dijabat mantan b see ankir Budi Gunadi Sadikin, sudah impor vaksin senilai Rp 50 triliun lebih. Praktis dari tahun 2020-2021 impor selama masa pandemi Covid-19 meningkat dari kondisi normal. Peningkatan terjadi sejak tahun 2020.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Januari 2021 saja terjadi impor vaksin sebesar US$ 175,7 juta (Rp 2,4 triliun). Realisasi ini meningkat tajam dari Januari 2020 yang tercatat hanya US$ 10,17 juta.
Peningkatan impor vaksin bahkan mencapai 1.626%. Sedangkan jika dibandingkan Desember 2020 meningkat 547�ri US$ 27,11 juta.
"Total impor vaksin selama Januari 2021 US$ 175,7 juta," ujar Kepala BPS Suhariyanto, Senin (15/2/2021).
Suhariyanto menekankan bahwa ini adalah total keseluruhan vaksin yang di impor Indonesia.
Sementara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp47 triliun untuk mengimpor vaksin covid-19 tahun 2021-2022. Tercatat total kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi 2021 sekitar Rp58 triliun.
“Konstrain kita adalah supply vaksin karena kita belum memproduksi sendiri. Tahun ini kita akan impor sekitar Rp47 triliun dengan seluruh pelaksanaan program vaksinasi sekitar Rp58 triliun,” katanya dalam diskusi daring, Sabtu, (28/3/ 2021).
Vaksin Nusantara tak Butuh APBN/
Ditempat terpisah, Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, ia tidak membutuhkan anggaran negara (APBN) untuk pengembangan Vaksin Nusantara yang digagasnya.
Sebaliknya, yang dibutuhkannya saat ini adalah political will pemerintah untuk menyetujui Vaksin Nusantara sebagai vaksin Covid-19.
"Kalau masalah anggaran, jujur, saya tidak perlu anggaran, karena saya lihat, Komisi VII saja sudah pada mau urunan. Itu besar sekali. Saya enggak butuh anggaran dari negara," kata Terawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Rabu (16/6/2021).
"Yang saya butuhkan adalah good will, political will. Apa yang mau dilakukan, wong ndak keluar anggaran kok. Masa mengeluarkan aturan untuk menghalangi," kata dia.
Presiden Jokowi Heran/
Presiden Jokowi pun heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN. Mereka justru malah lebih memilih produk-produk impor. Produk-produk impor tersebut antara lain closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga onderdil untuk traktor pertanian.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar (negeri). Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan (impor). Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," kata Presiden.
Presiden pun menyebut ia sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut. "Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor, tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat," tegas Presiden.
"Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat seperti itu. Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, setop!" tambah Presiden.
Anggaran Pembelian Produk Indonesia/
Presiden Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp 526 triliun, APBD sebesar Rp 535 triliun, BUMN senilai Rp 420 triliun, sebanyak Rp 400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. "Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei, yang Rp 400 triliun itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun, ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun mengkritisi pembelian kursi dan laptop juga berasal dari impor. "Mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan? Kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan (pertumbuhan ekonomi) sehingga saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp 400 triliun di Mei segera dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog, masukkan sebanyak-banyaknya," tambah Presiden.
Presiden juga memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog. "Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke E-Katalog, yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke E-Katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya," tegas Presiden.
Acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil Businees Match mencapai Rp 85 triliun. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen. Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36-5,4 persen. n jk, erc,
Editor : Redaksi