Warga Pulau yang Dekat dengan Wilayah Malaysia, Merasa tak Mendapat Keadilan dari Dana Bagi Hasil dengan Pemerintah Pusat
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Urusan dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti yang dianggap tak adil, membuat Bupati Kepulauan Meranti M Adil protes.
Adil protes keras ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Saat protes ke anak buah Sri Mulyani, Bupati Adil menyatakan siap angkat senjata dan pindah kewarganegaraan.
Secara geografis, jarak Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan negeri tetangga, Malaysia, sangat dekat.
Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Selatpanjang. Jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 206.116 jiwa, dengan luas wilayah 3.707,84 km².
Setelah covid-19, kepulauan ini Siap Buka Akses Tujuan Malaysia Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Selatpanjang. Ini terkait pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tujuan negara tetangga Malaysia. Begitu juga sebaliknya.
Penerimaan Tak Sesuai
Protes itu disampaikan Adil saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Menurut Adil, jumlah penerimaan DBH yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan," kata Adil kepada Lucky, Sabtu (10/12/2022).
"Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak," kata Adil membuka diskusi dan pertanyaan seperti terlihat di tanyangan Youtube resmi Diskominfotik Provinsi Riau dilihat, Sabtu (10/12/2022).
Sikap Bupati ini menyikapi terbitnya aturan perjalanan luar negeri terbaru oleh pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat.
Penerimaan Anjlok Deras
Walaupun demikian, ia tidak menyangkal jika sebelum pandemi pergerakan usulan tidak kurang dari 700 pemohon mereka terima setiap bulannya. Namun jumlah tersebut anjlok drastis sejak pintu untuk PPLN ditutup karena pandemi Covid-19
Dalam kesempatan tersebut, Adil menilai Meranti mendapat 8.000 barel/ minyak. Namun Adil tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.
Adil merasa kesal karena permintaan untuk berdiskusi itu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
Layanan Kemenkeu dan Kemendagri
"Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya
Perhitungan Berbeda
Adil mengaku tahun 2022 ini DBH minyak dapat Rp 114 miliar. Namun waktu itu hitungannya 60 dollar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Di tahun 2023 pembahasan APBD naik usai dapat mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo di mana 1 barel 100 dollar.
Adil pun kesal karena saat rapat bareng Kemenkeu tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dollar per barel.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.
Kepulauan Miskin
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman yang jadi narasumber dalam pertemuan itu menjawab soal formula pembagian DBH telah sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Dan jawaban Lucky ini tidak membuat puas Bupati Adil hingga akhirnya kembali mencecar soal kemiskinan.
"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya, kami daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?" tanya Adil kepada Lucky.
Warga Meranti Banyak Menganggur
Adil lalu menyinggung soal target Presiden untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Namun hal itu dinilai tak akan tercapai jika Meranti tidak mendapatkan DBH yang akan digunakan untuk mensejahterakan nelayan, petani dan buruh.
Selain itu, Adil juga menyinggung banyak masyarakat Meranti menganggur akibat pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu karena masyarakat tidak bisa bekerja ke luar negeri.
"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil, bernada tanya. n rim/jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham