SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan provinsi Jawa Timur. Sosialisasi dilakukan di gedung DPRD Jatim dengan menghadirkan seluruh pimpinan dan Anggota DPRD Jatim serta seluruh aparat Pemerintah Provinsi mulai Sekdaprov hingga para pejabat eselon.
Kasatgas Supervisi Direktorat III Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Nur Azis dan Kasatgas Koordinasi KPK Irawati. Hadir juga Kepala Subauditorat Jawa Timur I. Agvita Windiadi.
Baca juga: KPK Ungkap Kelihaian Petinggi Bea Cukai Sembunyikan Aset Korupsi
Terhadap kegiatan tersebut, sejumlah anggota DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi positif. Pasalnya dengan adanya sosialisasi dan pencegahan semacam ini, pemahaman tentang celah terjadinya tindak pidana korupsi dapat diketahui dengan gamblang. “Kami sangat berterimakasih kepada KPK, dengan pencegahan seperti ini kami dapat semakin hati hati dalam pembahasan dan penggunaan APBD,” jelas Blegur Prijanggono, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Senin (21/8/2023).
Selain itu, sosialisasi semacam ini juga sangat penting bagi anggota DPRD yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan hak budgeting atau penyusunan anggaran. Sehingga legislatif dan eksekutif sama-sama mendapatkan pencerahan dari KPK RI tentang penggunaan anggaran dengan baik dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. “Saya berharap sosialisasi semacam ini dapat dilakukan secara berkala agar kita semua tidak melakukan tindak pidana korupsi,” cetus Blegur.
Senada, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim M Fawait juga menyambut baik sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK RI terhadap lembaga pemerintahan di Jawa Timur. Baik itu DPRD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Sosialisasi ini harus terus dilaksanakan sebagai pengingat bagi kami dan bagi semua pihak,” ujar politisi asli Jember ini.
Baca juga: Reses di Bojonegoro, Ony Setiawan Dorong Ekonomi Kreatif Berbasis Kesenian dan Digital
Karena pada dasarnya, setiap penyelenggara pemerintah baik itu legislatif maupun eksekutif tidak ingin melakukan praktek korupsi. Namun karena kurangnya pemahaman apa saja jenis dan celah korupsi, sehingga kemudian tergoda dan melakukannya. “Sosialisasi seperti ini sangat penting bagi kami, agar penggunaan keuangan negara benar benar bermanfaat untuk rakyat. Tanpa ada penyalahgunaan,” terang politisi muda yang akrab disapa Gus Fawait ini. rko
Editor : Moch Ilham