Tuntut Tuntaskan Kasus TP Dewan, Puluhan Mahasiswa Lurug Kejaksaan Ponorogo dan Hadiahi Obat-obatan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua PC PMII Ponorogo, Ulil Arzaq Ahmadi saat memberikan 4 Obat kepada Kasi Intel Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata. 
Ketua PC PMII Ponorogo, Ulil Arzaq Ahmadi saat memberikan 4 Obat kepada Kasi Intel Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata. 

i

PONOROGO- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pimpinan Cabang Ponorogo melurug kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, Kamis (13/08/2026). 

Aksi ini dilakukan untuk menuntut Kejaksaan menuntaskan kasus dugaan korupsi penyimpangan Tunjangan Perumahan (TP) anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026 yang sementara ini merugikan negara Rp 3,6 miliar itu. Masa demonstran juga mendukung Penyidik Kejaksaan untuk menyeret pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini ke jeruji besi menyusul 2 tersangka sebelumnya. 

Tak hanya berorasi masa juga memberikan buket berisikan sejumlah obat-obatan seperti, cotton bud, Insto, Bayclin, dan Betadine kepada penyidik Kejaksaan sebagai simbol pemberantasan korupsi di Bumi Reog. 

Ketua PC PMII Ponorogo, Ulil Arzaq Ahmadi menjelaskan, cotton bud dimaknai sebagai simbol untuk membersihkan kotoran telinga agar suara masyarakat dapat didengar. Insto digunakan sebagai simbol untuk menjernihkan mata agar seluruh perkara yang terjadi dalam proses penyidikan dapat terlihat secara jelas.

“Terus kemudian ada Bayclin untuk membersihkan kotoran, dan kotoran yang dimaksud adalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kemudian item yang terakhir ada Betadine yang maknanya adalah untuk mengobati luka, mengobati luka atas kekecewaan-kecewaan masyarakat,” ujarnya. 

PMII juga meminta Kejari tidak berhenti pada penetapan dua tersangka dalam perkara tunjangan perumahan DPRD Ponorogo.

Ulil menilai, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan hingga pengesahan dasar hukum tunjangan perumahan perlu diperiksa untuk mengungkap peran masing-masing.

“Kemungkinan dari kami dan harapan dari kami adalah memang yang mengatur secara landasan hukum kemudian melegalkan aturan ini, melegalkan dasar tunjangan perumahan ini memang secara kolektif kolegial ada pimpinan yang banyak, dan harapan kami itu mampu untuk menemukan secara spesifik sampai ke apa barang bukti yang jelas,” harapnya.

Dia menegaskan PMII Ponorogo akan terus mengawal proses hukum tersebut. Jika penanganan perkara dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, mahasiswa berencana kembali menyampaikan tuntutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Jika kejaksaan masuk angin dalam kasus ini, kita akan kembali dan berlipat-lipat ganda dan kita akan menyuarakan kembali, tidak lelah untuk mengawal kasus terutama KKN yang ada di Ponorogo,” ancamnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

Menurut Komang, tuntutan tersebut mencakup transparansi penanganan perkara, transparansi proses penghitungan kerugian keuangan negara, serta perbaikan tata kelola.

“Tuntutannya sudah disampaikan tadi dari transparansi penanganan, kemudian juga transparansi proses daripada perhitungan kerugian keuangan negara (KJHBP), dan yang terakhir juga ada juga terkait dengan perbaikan tata kelola,” jelasnya.

Dia mengatakan Kejari Ponorogo akan menyampaikan mengenai perbaikan tata kelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Nanti perbaikan tata kelola juga kami akan sampaikan bagaimana yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” akunya. 

Diketahui sebelumnya, pasca menetapkan Mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 Sunarto dan Kabag Keuangan Sekwan DPRD Fuad Safrowi sebagai tersangka dan menahan mereka di Rutan kelas II B Ponorogo, pihak Kejaksaan Ponorogo terus melakukan pemulihan kerugian negara yang muncul dalam kasus dugaan penyimpangan Tunjangan Periode anggota dan pimpinan DPRD tahun 2023-3026. 

Hingga Rabu (12/8/2026), tercatat 17 anggota DPRD Ponorogo menyerahkan kembali uang tunjangan perumahan yang mereka terima selama periode 2023–2026 kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo. Dari proses pengembalian tersebut, Kejari telah mengamankan total Rp3,037 miliar, terdiri dari pengembalian sebelumnya sebesar Rp748 juta, Rp1,24 miliar dari lima fraksi, serta tambahan Rp1,049 miliar. Nilai tersebut mendekati potensi kerugian negara sementara sekitar Rp3,6 miliar, meski angka kerugian itu belum final karena proses penghitungan oleh lembaga audit masih berlangsung. roh

Berita Terbaru

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman terbongkar di Kecamatan Driyorejo, K…

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (…

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Keberhasilan industri cerutu Jember menembus pasar ekspor di hampir 45 negara dinilai harus diimbangi dengan perlindungan terhadap…

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Jember masih menjadi perhatian serius. Terbaru, Bea Cukai Jember melimpahkan dua…

Peringati Hari Bhakti Kenenimipas ke-2, Imigrasi Blitar Perkuat Sinergi Guna Tingkatkan Semangat Pengabdian

Peringati Hari Bhakti Kenenimipas ke-2, Imigrasi Blitar Perkuat Sinergi Guna Tingkatkan Semangat Pengabdian

Jumat, 20 Nov 2026 12:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Tepat 19 Nopember 2026 Kantor Imigrasi Blitar menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan…

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengungkap persoalan serius dalam …