SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Beberapa partai poalisi menilai posisi PDIP saat ini masih belum terlihat tegas dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Abu abu.
Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid menilai posisi politik PDIP membingungkan sehingga dinilai abu-abu.
Baca juga: PDIP Kritik KPK yang Masih Suka OTT
Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan posisi PDIP saat ini memang masih belum terlihat tegas.
"Ya kalau dari Demokrat sendiri bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya gitu, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung," kata Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, kemarin (20/6/2026)
"Tapi yang paling penting itu bagaimana itu bener-bener bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu. Yang kedua, bagaimana implementasinya," sambungnya.
Herzaky kemudian membandingkan dengan pengalaman Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun. Menurutnya, posisi politik harus dinyatakan secara terbuka agar publik tak bingung.
"Kalau Demokrat ini kan kita berpengalaman selama ini di luar pemerintahan, sebelumnya selama 9 tahun dan kita mengambil sikap yang tegas dan jelas gitu. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas gitu di situ," tutur Herzaky.
Menurutnya, banyak pihak bertanya-tanya melihat posisi PDIP saat ini. Meski begitu, pihaknya menghormati keputusan dari PDIP.
"Tapi lagi-lagi yang menjadi poin penting adalah silakan tunjukkan saja sikapnya yang tegas. Apakah hari ini beliau berada di luar, apakah beliau hari ini ada di dalam," lanjutnya.
Herzaky mengatakan sikap politik tidak cukup hanya disampaikan lewat pernyataan. Namun, juga harus terlihat dalam tindakan nyata.
Kejelasan Posisi Politik PDIP
"Bukan hanya dalam bentuk statement saja, tapi juga bagaimana tadi kalau kita berbicara mengenai bahwa bukan sekedar sikap mendukung atau tidak mendukung, tetapi komunikasinya juga kepada publik secara jelas," tegas Herzaky.
"Yang kedua adalah bagaimana implementasi dalam kesehariannya, ya apakah itu di parlemen, apakah itu di isu-isu yang menjadi concern publik hari ini," imbuhnya," sambung dia.
Menurutnya, saat ini banyak pihak menilai sikap PDIP masih abu-abu. Dia menekankan kejelasan posisi politik penting untuk publik.
"Masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas nih sebenarnya hari ini yang di pemerintahan siapa, kemudian loh penyeimbangnya yang mana nih sebenarnya gitu," tuturnya.
"Nah ini hari ini yang kemudian kita lihat masih belum clear gitu. Banyak juga memang temen-temen yang menanyakan gitu, 'Jadi sebenarnya ini di dalam apa di luar gitu?'. Wah ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar," imbuh dia.
Menurutnya, yang terpenting bukan terkait mendukung atau tidak. Namun, kejelasan posisi dan komunikasi.
"Sebenarnya bukan masalah dukung dan tidak mendukung, tapi yang paling penting komunikasinya harus tegas, harus jelas, dan implementasinya itu juga yang harus diperjelas," pungkasnya.
PKB Minta PDIP Tegas
Baca juga: Jokowi Injak Kepala Kerbau, Tokoh PDIP Malah Remehkan
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap yang tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demo beberapa hari lalu.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjawab pernyataan Jazilul yang meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Prabowo. Andreas menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintah.
"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6).
"Itu keputusan kongres partai," sambungnya.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji bicara soal posisi politik PDIP yang disorot PKB. Sarmuji menilai rakyat dapat menilai posisi politik PDIP yang disebut sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Peran Penyeimbang Klaim PDIP
Sarmuji mengatakan saat ini PDIP tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sarmuji juga mempertanyakan dengan peran penyeimbang yang diklaim PDIP.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.
Baca juga: Banggar DPR RI Sedih Anggaran Riset di Indonesia, Terus Turun
"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," imbuh dia.
Viva Mauladi, menilai sikap kritis PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar.
"Menurut PAN, secara kondisi obyektif politik, PDIP tidak masuk sebagai partai pemerintah, serta tidak ada kadernya yang menjadi anggota Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto," kata Viva kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
"Jika PDIP bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai 'partai oposisi', hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan," sambungnya.
Viva mengatakan partainya menghormati sikap politik PDIP. Sebab, dia menilai itu menjadi keuntungan bagi demokrasi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang.
"PAN menilai bahwa sikap kritis PDIP adalah sikap yang konstruktif, tidak destruktif. Mendukung kebijakan yang benar, mengoreksi kebijakan yang tidak tepat, dan memberikan solusi alternatif kebijakan," ujar Wamen Transmigrasi tersebut.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni turut mengomentari posisi PDIP yang disebut abu-abu. Dia menilai memang lebih baik menjadi oposisi.
Ia awalnya menyoroti PDIP yang hanya mendukung di saat senang. Kemudian, di saat pemerintah kesulitan, kata dia, PDIP ikut-ikutan menyerang.
"PDIP jangan mau senangnya saja atuh, kala susah malah nimbrung untuk hajar pemerintah," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (19/6/2026).Sahroni mengatakan posisi oposisi lebih gentle. Dia menganggap PDIP saat ini plin-plan.
"Mau oposisi itu lebih gentle daripada plin-plan, lebih baik oposisi itu lebih gentle, supaya jelas," ucap dia. n jk, erc, rmc
Editor : Redaksi