SURABAYAPAGI.com, Jember - Guna percepatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berencana mengajukan dana talangan sebesar Rp 786,57 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Bupati Jember, Gus Fawait menjelaskan bahwa istilah defisit dalam penyusunan APBD adalah mekanisme anggaran yang lazim. Defisit tersebut nantinya ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Oleh karenanya, upaya mengeksekusi proyek fisik lebih cepat jauh lebih menguntungkan ketimbang menundanya hingga beberapa tahun ke depan. Mengingat harga material dan biaya konstruksi yang terus melonjak setiap tahun.
Baca juga: Jamin Layanan Kesehatan: 1.200 Nakes Jember Gencarkan Program ‘Homecare’
"Defisit bukan berarti daerah kehabisan uang. Penyerapan anggaran rata-rata sekitar 90 persen sehingga muncul SiLPA. Proyeksi SiLPA 2026 sekitar Rp430 miliar dapat menutup kebutuhan anggaran 2027. Selain itu, kami meyakini percepatan pembangunan bakal menggerakkan roda ekonomi lokal serta membuka lapangan kerja baru bagi warga Jember," ujarnya, Selasa (04/08/2026).
Baca juga: Jember Fasilitasi Layanan Kesehatan Warga yang Terkendala Berobat ke Puskesmas
Selain itu, salah satu fokus utama penggunaan dana ini menyasar sektor kesehatan. Khususnya perluasan fasilitas rumah sakit daerah. Sehingga, adanya ekspansi fasilitas ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah sakit, tetapi juga menyerap tenaga medis baru. Di sisi lain, pihaknya menyebut tidak semua daerah berkesempatan mengakses fasilitas dana talangan dari pemerintah pusat.
Baca juga: Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemkab Jember Gelar Pasar Murah Terintegrasi
"Jember dinilai layak karena memiliki kondisi fiskal yang sehat, ditandai kenaikan pendapatan daerah mencapai 32 persen dan proporsi belanja pegawai yang tetap di bawah 30 persen APBD. Seluruh skema ini tetap menunggu persetujuan DPRD. Jika tidak disetujui, pembangunan akan disesuaikan kemampuan APBD murni. Kami pastikan tidak membebani pemerintahan berikutnya maupun belanja pegawai," pungkasnya. jr-01/dsy
Editor : Redaksi