Menurut rencana, PDI Perjuangan akan mengumumkan paslon Gelombang III pada Pilkada Serentak tahun 2020, Selasa hari ini tanggal 11 Agustus 2020. Pengumuman akan dilakukan melalui telekonferensi.
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam pengumuman hari ini oleh Ketum PDIP Megawati, ada 75 calon kepala daerah. Jumlah ini disesuaikan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang tahun ini menginjak usia 75 tahun.
Siapa yang akan diumumkan mewakili PDIP di Pilkada Surabaya? Apakah Whisnu Sakti Buana, kader PDIP tulen atau Eri Cahyadi, bukan kader tapi punya kartu “sakti” seperti Gibran Rakabuming Raka.
Siapapun yang mendapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, secara politis harus diterima tegak lurus oleh siapa pun. Termasuk oleh Whisnu Sakti Buana. Pertanyaan besarnya, apakah Whisnu bisa menerima dengan tegak lurus bila rekomendasi dari Megawati, tidak jatuh ke tangannya? Saya mengusik komitmen ini karena Megawati itu suka politik dinasti dan kroni.
Dengan background seperti ini, Megawati sering memilih orang yang “disukai”. Misal kasus pilkada Solo. Meski Gibran, bukan kader PDIP, seperti Achmad Purnomo, Wakil walikota Solo, berhubung Gibran, anak presiden Jokowi, ia beri rekomendasi. Purnomo, kader PDIP Solo, karena paham organisasi partai tegak lurus, tidak melakukan perlawanan. Padahal ia sudah mengikuti mekanisme partai PDIP yaitu mendaftar sebagai cawali Solo, di Sekretariat DPC PDIP Solo. Sementara Gibran, mendaftar ke DPP PDIP di Jakarta.
Praktik Gibran-Purnomo, juga terjadi di Surabaya. Whisnu Sakti Buana, mendaftar di DPC PDIP Surabaya. Sedangkan Eri Cahyadi, kepala Bappeko Surabaya, tidak ikut mendaftar seperti Whisnu, tapi suaranya sebagai cawali Surabaya, gegap gempita di Surabaya. Eri, sama dengan Gibran, punya link khusus ke Megawati. Dalam bahasa pewayangan, baik Gibran maupun Eri, mengantongi “surat sakti”. Siapa lagi pemberi surat sakti. Publik sudah bisa menebak-nebak sendiri.
***
Praktis, sampai semalam, Cawali Surabaya, kian tak jelas. Dua minggu lalu, saya diberitahu salah satu pengurus DPP PDIP yang kini duduk di parlemen. Diberitahu bocoran bahwa rekomendasi dari Megawati, akan diberikan kepada Eri Cahyadi, atas usulan Tri Rismaharini, walikota Surabaya, yang adalah incumbent.
Dan minggu lalu, ada media online mengabarkan rekomendasi dari Ketum DPP PDIP, akan diberikan kepada Whisnu Sakti Buana-Eri Cahyadi.
Bila kabar terbaru ini benar, dalam cawali Surabaya 2020 yang maju adalah dua wakil dari faksi di DPC PDIP Surabaya, faksi Risma dan Whisnu.
Akal sehat saya bertanya, bagaimana mudahnya dua faksi Risma-Whisnu, bisa sepaham urusan kekuasaan dalam waktu singkat. Apakah ini praktik dari jargon partai yang digembar-gemborkan oleh kader PDIP bahwa sebagai anggota partai, siapa pun harus siap tegak lurus?
Sekiranya Eri Cahyadi yang mendapat rekomendasi dari Megawati, relakah Whisnu menjalankan konsep organisasi di PDIP, tegak lurus? Maklum, dengan garis setiap kader adalah petugas partai, Whisnu, menurut saya lebih paham soal konsep tegak lurus ketimbang Eri Cahyadi. Konsep tegak lurus menggambarkan bahwa partai membutuh ketegasan kuat.
Hal yang saya serap dari teman-teman di PDIP, makna tegak lurus di partainya diantaranya tidak ada perpecahan. Semua kader wajib melaksanakan aturan partai dan keputusan ketua umum partai yaitu gotong royong. Ini dianggap suatu sikap untuk kepentingan masyarakat serta gotong royong.
Dalam pandangan tegak lurus dimaknai juga satu jabatan yang posisinya lebih tinggi wajib dihargai oleh pejabat yang lebih rendah jabatan di partai. Garis semacam ini mengajarkan pada kader partai bahwa jabatan yang lebih rendah wajib menaati perintah atau instruksi dari jabatan yang lebih tinggi.
Sebaliknya, jika nantinya Whisnu, melawan keputusan partai yang merekomendasi Eri Cahyadi yang bukan kader PDIP, bisa jadi ada sanksi tegas yang menantinya. Sanksi juga ini juga berlaku kepada seluruh kader PDI perjuangan pendukung Whisnu, apabila ikut-ikutan melawan keputusan DPP PDIP.
Dalam catatan Litbang Surabaya Pagi, Whisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya, pada bulan Februari 2020, menyatakan akan tegak lurus mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait rekomendasi di Pilwali Surabaya 2020.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tegak lurus berasal dari kata dasar tegak. Artinya ia berdiri tegak membentuk sudut 90. Lebih konkrit lagi tegak lurus adalah garis tegak.
Dalam bahasa agamis, tegak lurus hampir sama istiqamah.
Secara bahasa, istiqamah berarti tegak, lurus, persistensi, taat asas, atau kuat pendirian.
***
Tentang “surat sakti” Eri Cahyadi, suka atau tidak, mesti dipahami sebagai “kesaktian” nya bisa mengirim utusan untuk meyakinkan Megawati. Mengingat, rekomendasi cawali juga dibawah incumbent, Risma. Tidak keliru “surat sakti” Eri dari Risma.
Bagi, orang jawa pada umumnya masih mempercayai semua hal yang berbau sakti, kadang berseberangan dengan nalar.
Bila Eri Cahyadi, yang mendapat rekomendasi dari PDIP, ia bisa digolongkan juga sebagai orang “sakti”. Maklum, ia yang bukan kader PDIP bisa mewakili partai mengikuti konstetasi pilkada Surabaya tahun 2020, atas nama partai berlambang banteng moncong putih. Menurut akal sehat saya,
“Kesaktian” Eri dan “surat saktinya” tak ubahnya seperti kata ajaib. Padahal kedua kata ini berbeda makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sakti memiliki tiga arti, yakni 1) mampu (kuasa) berbuat sesuatu yang melampaui kodrat alam; mempunyai kesaktian; 2) mempunyai kuasa gaib; bertuah; 3) keramat.
Sedangkan kata ajaib memiliki arti, ganjil; aneh; jarang ada; tidak seperti biasa; dan mengherankan.
Hal yang pasti “surat sakti” Eri Cahyadi, berbeda dengan yang dimiliki buron Djoko Tjandra. Surat sakti buron cassie ini dibuat seorang Brigjen Polisi yang kini menjadi masalah dangan nama “surat jalan”.
Kalau toh hari ini, Eri Cahyadi, yang mendapat rekomendasi dari Megawati, ia patut diacungi jempol. Pertanyaan akal sehatnya, Eri yang bukan kader PDIP bisa menggeser Whisnu. Pesan goibnya, Eri Cahyadi harus diakui memiliki “ kesaktian”. Tapi “ kesaktian” Eri Cahyadi, belum tentu bisa melangkah mulus menjadi penerus Risma, sebagai walikota Surabaya 2021-2026.
Eri atau Whisnu, yang akan menggenggam rekomendasi surat dari Megawati, tidak perlu jumawa dulu akan meneruskan tradisi Surabaya mesti dipimpin oleh cawali usungan PDIP.
Secara politis, satu dari dua warga kota ini sudah dinanti oleh cawali Machfud Arifin, mantan Kapolda Jatim. MA, panggilan akrab Machfud Arifin, maju menjadi cawali, tidak hanya diusung delapan partai politik, tapi juga mendapat suport dari pengusaha-pengusaha besar dan ormas-ormas besar.
Warga kota Surabaya pun sudah akrab dengan sosok MA yang humbl. Maklum, arek Ketintang ini setelah purnawirawan dari Polri dengan pangkat Irjen, suka blusukan di pasar-pasar tradisional, kali Brantas, kampung-kampung kumuh, mall hingga pemukiman elite se Surabaya.
Saya baru tahu dari beberapa Kombes dan AKBP, Jenderal bintang dua ini, di kesatuannya dulu dijuluki jenderal pembangunan. Ini karena meski tidak sampai dua tahun menjadi Kapolda Jatim, MA telah membangun masjid megah di Mapolda, renovasi rumah sakit Bhayangkara, renovasi rumah dinas Jl. Bengawan dan ruang kerja Kapolda, lantai 2, Mapolda Jl. A. Yani Surabaya. ([email protected])
Editor : Redaksi
