SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Ratusan orang antri di depan gerbang masuk hingga ke sisi utara, atau belakang kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Jalan KH Abdurrahman Wahid, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekitar pukul 08.30 WIB, pada Senin, (31/8/2020).
Antrian yang panjanganya hingga sekitar 500 meter itu, dilakukan oleh pelaku UMKM yang hendak mengumpulkan berkas pengajuan bantuan langsung tunai UMKM dari pemerintah pusat.
Rata-rata para pelaku UMKM yang mengantri menggunakan masker. Namun, jaga jarak atau physical distancing tidak di indahkan oleh mereka. Mereka cenderung saling berdekatan.
Salah satu pelaku UMKM, Rahmat Hidayat (45), mengatakan, antrian sudah panjang saat dirinya datang ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengajukan bantuan UMKM senilai Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat.
"Kondisi antrian memang bergerombol saat saya tiba pukul 08.00 WIB. Sulit jaga jarak, kan se-Kabupaten Jombang. Panjang antrian sampai 500 meter ke belakang," katanya, kepada jurnalis, Senin (31/8/2020).
Rahmat yang pengusaha warung makan di Ponpes Darul Ulum Rejoso, Peterongan ini, juga merasa khawatir dengan berjubelnya orang-orang tersebut. Apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, khususnya di kota santri.
"Kalau dibilang takut ya takut, tapi gimana lagi. Memang kondisi di lokasi seperti ini. Ya pakai masker untuk menghindari paparan covid-19," ujarnya.
Sementara Mulyaningsih (45), warga Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno mengungkapkan, jika antrian berjubel juga membuat khawatir.
"Antrean terjadi sejak saya datang pada pukul 06.00 WIB. Aslinya ya takut, tapi pingin punya modal untuk usaha toko," tukasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Muntholip mamaparkan, bahwa ada ledakan dalam pengajuan bantuan. Pasalnya, saat ini hari terakhir pengumpulan berkas pengajuan bantuan.
"Ini kita mencoba sebaik mungkin sesuai aturan. Kan masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka kita harus ikuti aturan itu. Kita harus tata, harus sabar, jaga jarak dan pakai masker. Yang gak pakai masker tidak kita terima," paparnya.
Muntholip menegaskan, bahwa ia tidak menargetkan jumlah warga yang mengajukan, karena tidak ada kuota maksimal yang diberikan ke daerah.
"Tahap awal kemarin kami sudah kirim 150 orang. Saat ini sudah masuk dua ribu orang," pungkasnya. Suf
Editor : Mariana Setiawati
