Prabowo Nyatakan Penyesuaian Anggaran Digunakan untuk Bantu Masyarakat Lemah
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wacana potong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen buntut dampak konflik di Timur Tengah (Timteng) dikaji Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo, akhir pekan lalu mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.
Pakistan juga memotong gaji menteri-menteri dan anggota DPR. Penyesuaian anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat lemah.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah," katanya.
Prabowo menambahkan, Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian, kata Prabowo, Pakistan juga menghentikan semua belanja asing, belanja kendaraan, belanja mebel dan semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan.
"Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri mereka kurangi tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi, mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya ini mungkin menghadapi Idul Fitri," katanya.
Prabowo mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Pakistan menjadi contoh dalam menghadapi situasi krisis. Dia pun meminta langkah-langkah terkait itu perlu dikaji dalam upaya melakukan penghematan.
"Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi tetep kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kira tidak tambah," kata Presiden.
Penjelasan Demokrat
Partai Demokrat (PD) menilai di tengah konflik Timteng segala kemungkinan perlu disiapkan.
"Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR," kata Sekjen PD Herman Khaeron kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Demokrat memberikan pandangan terkait pengetatan anggaran negara agar masyarakat tetap punya daya beli. Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Pengetatan anggaran dalam rangka penyelamatan APBN harus berorientasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ideal. Oleh karena itu kami serahkan kepada Presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di Timur Tengah," ujarnya.
Pernyataan Sikap Golkar
Terpisah, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan jika negara membutuhkan, kader Golkar di eksekutif (menteri) maupun legislatif (DPR) siap dipotong gajinya.
Kebijakan ini dinilainya sebagai bentuk kepekaan dan empati terhadap situasi yang sedang dihadapi negara.
Golkar mengajak seluruh elemen, termasuk partai politik lain, pejabat non-partai, BUMN, dan sektor swasta, untuk melakukan penyesuaian serupa demi penghematan nasional.
"Jika negara membutuhkan kami siap dipotong gaji. Ini bukan sekadar soal penghematan tetapi bentuk kesediaan kita untuk peka terhadap kondisi," kata Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Golkar mengajak partai politik, pejabat non partai politik, BUMN, pegawai negeri, hingga swasta untuk mewacanakan potong gaji untuk penghematan. Hal tersebut dinilai akan lebih bagus untuk penghematan dampak konflik di Timteng.
"Ya kalau semua bersedia seperti halnya kami lebih bagus," ujar Sarmuji.
Waketum PAN Eddy Soeparno setuju pemotongan gaji DPR untuk hadapi konflik Timur Tengah. Ia mendukung arahan Presiden Prabowo terkait langkah adaptif.
Sikap PKB
Sekjen PKB sekaligus Anggota Komisi XI DPR Hasanuddin Wahid (Cak Udin) menanggapi wacana pemotongan gaji menteri dan DPR sebagai upaya menghadapi situasi konflik di Timur Tengah. Cak Udin mengatakan partainya mendukung penuh kebijakan pemerintah.
"Untuk negara, apa yang tidak kita berikan dan dukung. PKB dengan suka cita mendukung penuh kebijakan presiden dalam menghadapi dampak konflik Timur Tengah," kata Cak Udin kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
"Baik itu berupa pemotongan gaji pejabat eksekutif dan lagislatif di semua tingkatan atao kebijakan lain seperti WFH bagi ASN maupun karyawan swasta," sambungnya.
Pernyataan Seorang Menteri
Pada saat yang sama, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku tak masalah jika terdapat pemotongan gaji menteri sebagai upaya menghadapi situasi konflik di Timur Tengah. Raja Juli mengatakan sebagai pembantu presiden akan mengikuti keputusan yang nantinya diambil Presiden Prabowo Subianto.
"Ya kalau itu menjadi keputusan dan kebaikan untuk bangsa, saya kira semua harus menerima termasuk saya," kata Raja Juli di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Raja Juli mengatakan dalam rapat kabinet paripurna sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan para menteri koordinator untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi.n erc/jk/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
