KPK Ungkap Temuan Korupsi di Kabupaten Pekalongan Hingga Rp 46 Miliar oleh Keluarga Mantan Pedangdut
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, diduga melakukan intervensi agar perusahaan yang didirikannya, yakni PT RNB (Raja Nusantara Berjaya) mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan.
Menariknya, KPK berdasarkan hasil pemeriksaan intensif menyebut bahwa Fadia mengaku tidak mengetahui hukum dan tata kelola pemerintahan.
Seorang pejabat di Kabupaten Pekalongan yang dihubungi Surabaya Pagi, Kamis (12/3) mengatakan hasil temuan KPK dirasakan oleh ASN di Pekalongan. "Ya Bu Fadia Arafiq, sempat dijuluki oleh ASN sebagai 'ratu kecil' semua proyek dikuasai, hingga bikin salon dan dipakai cangkrukan pengurus perusahaannya," kata pria berkumis.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan kini akan memutus kontrak kerja sama dengan PT Raja Nusantara Bersaudara (RNB) terkait pengelolaan tenaga outsourcing di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Meski kontrak akan dihentikan, Pemkab memastikan gaji para pekerja outsourcing tetap dibayarkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, mengatakan saat ini terdapat tujuh OPD yang masih terikat kontrak dengan PT RNB pada tahun 2026.
Namun hingga batas waktu yang ditentukan, perusahaan tersebut belum menyerahkan jaminan pelaksanaan sebagaimana ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, sampai hari Selasa (10/3) kemarin, PT Raja Nusantara Bersaudara belum menyerahkan jaminan pelaksanaan maupun menandatangani dokumen yang seharusnya dipenuhi maksimal 14 hari setelah diterbitkannya SPPBJ," kata Yulian Akbar, Rabu (11/3/2026).
Atas dasar itu, lanjut Yulian Akbar, Pemkab Pekalongan segera menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (PPK) di tujuh OPD untuk mengambil langkah pemutusan kontrak dengan perusahaan tersebut.
Langkah tersebut mengacu pada ketentuan dalam kontrak serta regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
"Hari ini insyaallah kami akan menerbitkan surat kepada OPD dan PPK di tujuh OPD agar segera mengambil tindakan pemutusan kontrak," ujarnya.
Kontrak dengan PT Bupati Diputus
Meski kontrak dengan PT Raja Nusantara Bersaudara, milik Bupati diputus, kata Yulian Akbar, Pemkab Pekalongan memastikan nasib ratusan pekerja outsourcing tetap menjadi perhatian. PPK diminta segera melakukan proses pemilihan penyedia jasa baru sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kontrak dengan vendor baru nantinya, Pemkab Pekalongan akan memasukkan klausul khusus terkait pembayaran gaji tenaga kerja outsourcing pada bulan Maret.
"Dalam kontrak baru nanti akan dimasukkan klausul pembayaran gaji bulan Maret kepada tenaga kerja outsourcing sesuai daftar hadir mereka," jelasnya.
Yulian menyebut total tenaga outsourcing yang terdampak mencapai sekitar 295 orang yang tersebar di tujuh OPD.
Ia berharap proses pemilihan penyedia jasa baru bisa selesai dalam waktu cepat agar hak para pekerja tidak tertunda.
"Harus segera, sebulan ini juga. Kasihan kalau menunggu terlalu lama. Kita minta agar gaji bulan Maret tetap bisa dibayarkan pada bulan yang sama," katanya.
Sementara itu, terkait tunjangan hari raya (THR), Yulian menegaskan hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa.
"Kalau THR itu tanggung jawab perusahaan penyedia. Karena pemerintah berkontrak dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa," pungkasnya.
Perlu diketahui, dalam konferensi pers di KPK, menyebut, PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) merupakan vendor yang aktif mengikuti pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
PT Didirikan oleh Suami
Perusahaan tersebut didirikan oleh suami Bupati Pekalongan, Mukhtaruddin Ashraff Abu, bersama anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff. Sedangkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq disebut sebagai pihak yang menjadi penerima manfaat ari perusahaan tersebut.
Pada awal berdirinya, Sabiq menjabat sebagai Direktur perusahaan untuk periode 2022-2024. Kemudian, Rul Bayatun yang disebut -sebut sebagai orang kepercayaan dan ART Gadis Arfiq, menggantikannya sebagai direktur perusahaan.
Sebagian besar pegawai di PT Raja Nusantara Berjaya juga disebut berasal dari tim sukses bupati yang ditempatkan bekerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Sepanjang periode 2023 hingga 2026, perusahaan tersebut tercatat memperoleh sejumlah proyek pengadaan jasa outsourcing di berbagai instansi pemerintah daerah. Proyek-proyek itu tersebar di sejumlah OPD, kantor kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.
Selama kurun waktu 2023-2026, tercatat transaksi masuk ke rekening PT Raja Nusantara Berjaya mencapai sekitar Rp46 miliar. Dana tersebut berasal dari kontrak kerja sama antara perusahaan dengan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Dari total dana itu, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji para pegawai outsourcing. Sementara sisanya diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan nilai mencapai Rp19 miliar, atau sekitar 40 persen dari total transaksi.
Rinciannya, sebesar Rp5,5 miliar disebut mengalir kepada Fadia Arafiq, Rp1,1 miliar kepada Mukhtaruddin Ashraff Abu, Rp2,3 miliar kepada Rul Bayatun, Rp4,6 miliar kepada Muhammad Sabiq Ashraff, serta Rp2,5 miliar kepada anak bupati lainnya, Menhaz. Adapun sekitar Rp3 miliar lainnya tercatat ditarik secara tunai.
Salon Bigboss Tongkrongan PT
Salon bernama Bigboss turut menjadi tempat yang disegel KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Salon milik Fadia itu diduga menjadi tempat operasi PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) yang berkaitan dengan kasus korupsi Fadia.
Salon Bigboss itu berada di Jalan Raya Nyamuk, Kajen, Pekalongan. Salon tersebut sudah disegel sejak KPK melakukan OTT di Pekalongan pada Selasa (3/3).
Di Salon inilah diduga sebagai kantor PT RNB, perusahaan pemenang berbagai proyek pengadaan di Pekalongan terkait kasus korupsi.
Sejak Rabu (11/3/2026) nampak segel KPK masih terpasang di pintu salon. Gerbang salon itu juga sempat terpasang segel KPK.
Warga setempat, Agus Bambang (56), bercerita KPK sempat melakukan penggeledahan di salon tersebut. Sejak itu, tak ada aktivitas yang terlihat di salon
"Kalau tutup sejak Selasa pagi sudah tutup. Selasa pagi, pintu bangunan salon ada tulisannya. Cuma. Tidak tahu tulisan apa dari KPK, gerbang tidak ada garis KPK," ungkapnya.
Rumah Agus, berada tidak jauh dari salon, sehingga jika ada aktivitas yang menonjol, dirinya bisa langsung melihat.
Tanggapan Ketua DPRD Pekalongan
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, juga menyinggung persoalan tenaga outsourcing yang disebut menjadi salah satu pintu masuk penyelidikan KPK. Ia mengatakan DPRD sebelumnya telah menggelar rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas jumlah tenaga outsourcing, anggaran, hingga mekanisme pengelolaannya.
Menurutnya, DPRD sudah mengingatkan agar pengelolaan tenaga outsourcing dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan persoalan, seperti tenaga fiktif atau penyalahgunaan anggaran.
"Kami sudah mengingatkan agar outsourcing ini benar-benar dikelola dengan baik, jangan sampai ada yang fiktif atau ada yang kemudian bayar dan lain-lain," katanya.
Keterlibatan MSA ini disebutkan dalam konferensi Pers yang digelar KPK. MSA yang disebut sebagai anak Fadia Arfiq ini, merupakan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Sama dengan ibunya, MSA juga dari Partai Golkar. Di DPRD Kabupaten Pekalongan, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk periode anggaran 2023-2026.
KPK mengungkap bahwa perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), yang didirikan oleh suami yang juga anggota DPR RI dan anak Fadia Arafiq yang juga anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, mendominasi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Sepanjang periode tersebut, PT RNB memperoleh total transaksi sekitar Rp 46 miliar. Proses penyidikan terus berlanjut dan penyidik akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lainnya dalam praktik ini. n erc/jk/bin/dj/rmc
Editor : Moch Ilham
