SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhir tahun 2020 ini mengalokasikan anggaran Rp 5,4 miliat untuk renovasi dua pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo Rp 2.743.365.204 dan Pelabuhan Prigi di Trenggalek Rp 2.730.395.163.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, M Hidayat mengatakan, anggaran tersebut masuk di Pos Dinas Perhubungan yang bakal dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Saat ini sedang dalam tahap tender. “Anggaran itu untuk pembangunan fasilitas pelengkap di dua pelabuhan, Dishub sudah melakukan paparan kepada Komisi D beberapa waktu lalu,” jelas Hidayat, Sabtu (19/9/2020).
Selama ini dua pelabuhan ini digunakan kapal-kapal yang berlabuh tapi kurang maksimal. Lalu Dishub mengatakan perlu dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Untuk meningkatan kapasitas bongkar muat dan sandar kapal perdagangan.
Untuk Pelabuhan Prigi Trenggalek, Anggaran Rp 2,7 Miliar itu digunakan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan seperti Pekerjaan Rigid Pavement (pavingisasi di lapangan parkir roda dua, Pavingisasi di lapangan penumpukan dan parkir roda 4, seerta pkerjaan sarana bantu navifasi pelayaran (SBNP) putih penanda pelabuhan.
Sedangkan untuk pelabuhan di Probolinggo, Rp 2,7 Miliar digunakan untuk pembangunan fasilitas Saluran U-Ditch lanjutan antara gudang dengan masjid, pavingisasi lapangan penumpukan, dan pemasangan fasilitas listrik dermaga II.
Dijelaskan Hidayat, Pelabuhan Prigi ini cukup strategis untuk kepentingan bersandarnya kapal-kapal pengangkut pasir dari Jember, Pacitan, Banyuwangi dan sekitarnya. Guna mendukung pelayaran perintis selatan jawa. Seiring dengan ini perlu dilakukan Fasibility Studies untuk pelabuhan pasir di Lumajang dan kapal perintis nanti berangkatnya bisa memuat pasir ke mataram NTB dan angkutan baliknya bisa bawa jagung dan pakan ternak lainnya untuk bisa dI bongkar di pelabuhan Prigi. Begitu juga untuk masyarakat peternak blitar dan Tulungagung serta untuk penyandaran kapal wisata dari Benoa Bali serta pariwisata di pantai-pantai selatan jawa timur. “Jadi pembangunan pelabuhan Prigi ini lebih kepada efisiensi & mendorong tumbuhnya ekonomi di selatan Jawa Timur dan untuk kepentingan peningkatan PAD kita,” terangnya.
Politisi Partai Gerindra ini tidak mempermasalahkan urgensi pembangunan dua pelabuhan itu dilaksanakan di tengah wabah Covid yang masih belum selesai. Karena alokasi anggarannya pun juga lebih kecil daripada rencana awal. “Sebenarnya malah anggaran lebih besar, tapi karena covid kemudian anggaran dipotong,” jelasnya.
Seperti Pelabuhan Probolinggo, awalnya pembangunan diperuntukkan dermaga I dan Dermaga II. Namun karena covid kemudian digunakan untuk fasilitas yang urngent saja.
Harapan dari Komisi D, lanjut Hidayat, Dinas Perhubungan Jawa Timur mengelolanya lebih professional. Misalnya di Probolinggo karena sudah kerjasama dengan BUMD (PT DABN anak perusahaan BUMD PT Petrogas Jatim Utama) maka harus bisa meningkatkan PAD untuk kepentingan jawa timur. Serta dapat memperlancar arus perdagangan , parkir sandar kapal dan barang-barang lain yang melalui jalur laut. Apalagi Pembangunan pelabuhan di Probolinggo untuk memperkuat dermaga, dari 1000 dwt menjadi 10.000 dwt. “Agar dermaga 1 dapat dibuat sandar untuk kapal tongkang batu bara dan dermaga 2 kapal pesiar bisa bersandar yang selama ini tidak mau sandar karena masih ada bongkar tongkang batu bara di dermaga 2,” pungkasnya. rko
Editor : Redaksi
