SURABAYA, SURABAYAPAGI.COM – Program transportasi publik Trans Jatim dipastikan mendapat dukungan penuh anggaran pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Rp251 miliar untuk memenuhi kebutuhan subsidi operasional Trans Jatim, setelah sebelumnya sempat terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp103 miliar.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Pemprov Jatim atas komitmen menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik yang murah dan terjangkau bagi masyarakat.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan transportasi publik. Anggaran Rp251 miliar tersebut diharapkan mampu mencukupi seluruh kebutuhan operasional Trans Jatim,” ujar Khusnul Arif usai rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Jatim di Kantor DPRD Jatim, Selasa (27/1/2026).
Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, anggaran tersebut mencakup skema Buy The Service (BTS) yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Jatim untuk delapan koridor Trans Jatim, yakni tujuh koridor di wilayah Gerbangkertosusila dan satu koridor di Malang Raya. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk biaya operasional kendaraan (BOK), sumber daya manusia (SDM), serta kebutuhan operasional lainnya.
Meski kebutuhan subsidi telah terpenuhi, Komisi D DPRD Jatim masih berharap adanya peluang penambahan anggaran pada tahun-tahun mendatang guna memperluas jangkauan layanan. Khusnul menilai, wilayah Malang Raya idealnya dilayani tiga koridor, sementara saat ini baru tersedia satu koridor.
“Harapan kami, jika kondisi fiskal daerah membaik, Trans Jatim bisa menambah koridor, tidak hanya di Malang Raya, tetapi juga merambah wilayah Bakorwil lain seperti Madiun dan Jember,” jelas politisi asal Kediri tersebut.
Terkait relevansi anggaran Rp251 miliar terhadap kondisi perekonomian dan transportasi publik di Jawa Timur, Khusnul menegaskan bahwa manfaat Trans Jatim tidak bisa diukur semata dari sisi pendapatan langsung. Ia menyebutkan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Trans Jatim pada 2026 diperkirakan sekitar Rp35 miliar, di luar pendapatan iklan di armada bus.
“Kalau dihitung secara kas memang PAD-nya tidak besar. Tapi ada manfaat lain yang tidak bisa dihitung dalam bentuk rupiah, seperti pertumbuhan ekonomi, transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, keberadaan Trans Jatim juga dinilai berkontribusi dalam pengurangan emisi gas buang, kemacetan, serta angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini seiring dengan menurunnya penggunaan kendaraan pribadi karena masyarakat mulai beralih ke transportasi publik.
“Kita melihat animo masyarakat cukup tinggi. Mobilitas menjadi lebih terjangkau, dan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga,” tambahnya.
Khusnul juga mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan Jatim saat ini tengah melakukan kajian dan riset bersama kalangan akademisi untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi Trans Jatim secara lebih komprehensif.
“Kita tunggu hasil kajiannya. Tapi sejauh ini, penerima manfaat Trans Jatim sudah sangat jelas dan signifikan,” terang politisi yang akrab disapa Mas Pipin ini.
Komisi D DPRD Jatim berharap Dinas Perhubungan terus meningkatkan kualitas layanan Trans Jatim, seiring besarnya anggaran subsidi yang telah disiapkan. Menurut Khusnul, ketersediaan transportasi publik yang layak merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat. rko
Editor : Redaksi
