.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Muhammad Bin Muafi Zaini, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa Jabatan 2019-2024 dari Fraksi Golkar daerah pemilihan Jatim 14 meliputi, Bangkalan Sampang Pamekasan dan Sumenep, mengadakan reses II tahun 2020 terkait Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Dapil 14 wilayah Madura
Kegiatan berlangsung dari tanggal 13 September sampai dengan 20 September 2020 bertempat di Warung Rama di Jalan Agus Salim kab. Sumenep
Ra Mamak panggilan akrabnya, sebagai ketua DPD partai Golkar daerah Sampang yang diberi tugas oleh DPD Provinsi untuk menjadi Plt. DPD kab. Sumenep menyampaikan dirinya tidak akan menggelar Musda selama di kubu DPD masih ada perseteruan atau perselisihan.
“Jadi kita menginginkan agar DPD Golkar di kab. Sumenep lebih kondusif,” katanya kepada Surabaya Pagi, Minggu (20/09)
Selanjutnya tegas ketua Definitif DPD partai Golkar kab. Sampang ini menjelaskan pihaknya akan menyelenggarakan Musda untuk DPD Golkar Sumenep dalam waktu dekat sampai ada instruksi selanjutnya dari DPD Provinsi, sebab dirinya sebagai Plt, hanya ingin mensterilkan partai Golkar lebih kondusif lagi.
Sementara peserta menginginkan agar musda diselenggarakan sebelum Pilkada. “Jangan menunggu akur, kalau menunggu kapan akurnya, kan belum tahu, ini politik jadi DPD Provinsi jangan mengambil kebijakan besi, harus juga memikirkan kebijakan di daerah ini untuk kebaikan dan kekondusifan partai DPD Golkar Kab. Sumenep,” jelasnya.
Untuk diketahui, sesuai dengan kesepakatan panitia Musda Golkar Kab. Sumenep, bakal dilaksanakan pada 30 Agustus 2020. Tentunya secara estafet untuk memilih ketua DPD Golkar Kab. Sumenep periode 2021-2026
Namun sambungnya, ada beberapa keanehan dari Musda tersebut, jelang tiga hari Musda tiba-tiba dibatalkan, tidak itu saja, tapi tiba-tiba pengurus Ketua, Sekretaris dan Bendahara di beri tugas Plt.
Dugaan kuat ada permainan dan kepentingan memihak salah satu calon yang diinginkan oleh DPD Provinsi, ini diungkapkan oleh istri kandidat Fathor Razi yang menjadi kandidat ketua DPD Golkar untuk tahun 2021-2026.
Selain itu Ra Mamak menjelaskan, Kenapa Musda jelang tiga hari dibatalkan, dirinya tidak memiliki kebijakan dan hak untuk menjawab itu sebab yang memiliki kebijakan untuk menjawab itu semua adalah provinsi, jadi semua kewenangan itu milik provinsi.
"Jadi Hasil Musda nantinya sangat diharapkan melahirkan sosok pengurus yang mampu mengembalikan nama besar Golkar dan berkompeten. Secara politis mampu mengembalikan lagi kepercayaan diakar rumput mengingat suara Golkar di Kab. Sumenep ini menyusut,” pungkasnya.
Diakhir pernyataan Ra Mamak, menyampaikan kepada peserta reses DPD Golkar di Jawa timur, kalau bapak / ibu tidak menginginkan saya menjadi Plt di Kabupaten sumenep, silahkan sampaikan kepada provinsi karena saya tidak memiliki kepentingan di kab. Sumenep, sebab wilayah saya Kab. Sampang. Pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
