.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak ada penundaan Pilkada serentak 2020. Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja di Komisi II DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Mendagri Tito hadir langsung di ruang rapat, bersama Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua DKPP Muhammad. KPU diwakili 2 komisionernya, yaitu Ilham Saputra dan Viryan Aziz.
Keputusan tidak adanya penundaan Pilkada menjadi salah satu kesimpulan rapat hari ini. Kesimpulan dibacakan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat.
"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020," ujar Doli. "Dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," imbuhnya.
Kampanye Daring
Sementara dengan tidak ditundanya Pilkada 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta kepada KPU, setiap paslon berkampanye, meniadakan kampanye tatap muka seperti konser musik atau yang bersifat pengumpulan massa. DKPP menilai, penggantinya, kampanye dilakulan secara daring.
"DKPP setuju dengan pandangan Mendagri bahwa agar kita menghindari pengumpulan massa, DKPP menyesalkan kalau ada upaya-upaya menghadirkan massa seperti konser. Ini konser terus terang menurut saya, berdasarkan penelitian LIPI, tidak mengedukasi masyarakat terhadap visi dan misi calon. Maka kami rekomendasi pengumpulan massa ditiadakan. Penggantinya optimalkan media daring sehingga pengumpulan massa dikurangi. Kita punya ahli-ahli IT luar biasa. Maka kami mendorong KPU dan Bawaslu mengoptimalkan fungsi IT dalam tahapan ini,” kata Ketua DKPP, Muhammad, dalam rapat di Komisi II DPR, Senin (21/9/2020).
Muhammad meminta KPU dan Bawaslu tidak ragu membuat aturan tegas yang melarang pengerahan massa selama kampanye. KPU dan Bawaslu juga diminta berkoordinasi dengan para penegak hukum.
"Penegakan hukum yang tegas, tidak boleh abu-abu. KPU dan Bawaslu harus membuat regulasi yang jelas dan tegas agar penetapan standar protokol COVID-19 bisa dilakukan. Kalau UU tidak melarang untuk membuat sesuatu yang teknis, maka tidak haram bagi KPU dan Bawaslu menyusun regulasi teknis untuk menutupi kelemahan UU," ucap Muhammad.
DKPP juga mendorong adanya sinergi strategis antara Kemendagri, para penegak hukum, TNI-Polri, dan partai politik terkait Pilkada 2020. Parpol, menurut Muhammad, punya peran strategis untuk meminta kadernya mematuhi protokol COVID-19.
"Ini kerja berat. Kalau hanya menyerahkan tanggung jawab ini ke KPU dan Bawaslu bersama DKPP, pasti kita kecewa dengan hasilnya. Maka DKPP mendorong koordinasi dan sinergi strategis antara penyelenggara pemilu dan stakeholders yang ada, yaitu Kemendagri, penegak hukum, TNI, dan parpol. Parpol punya peran strategis untuk mengajak para calon untuk mengikuti protokol COVID-19 dan masyarakat sipil," tuturnya.
Parpol Surabaya Setuju Lanjut
Dengan tetap digelarnya Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020, pun disambut baik oleh beberapa partai politik pengusung dua paslon di Pilkada Kota Surabaya. Seperti politisi PKB Surabaya, Mahfudz yang berpendapat pelaksanaan Pilkada tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
"Yah harus tetap kita laksanakan dong sesuai jadwal dari KPU. Cuma kini, tantangannya adalah kita harus bisa menjaga bersama kesuksesan dan menjalankan protokol kesehatan tersebut," kata Mahfudz kepada Surabaya Pagi, Senin (21/9/2020).
Menurut politisi PKB yang juga anggota Komisi B DPRD Surabaya, pandemi Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir, maka salah satu opsi yakni menjalankan prokes dengan ketat. "Masing-masing tim dari paslon ini melakukan kampanye yang sesuai dengan protokol kesehatan. Pencoblosan di TPS sendiri harus di tata sedemikian rupa supaya tidak terjadi kerumunan," katanya.
Senada dengan Mahfudz, Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Baktiono mengatakan bila PDIP masih memegang komitmen sesuai dengan peraturan KPU. "Kami, masih mengacu KPU saat ini, pilkada tidak ditunda,” tegas politisi senior PDIP ini, Senin (21/9/2020).
Baktiono sendiri mengungkapkan bila PDIP sudah menyiapkan elemen-elemen pendukung dengan menerapkan protokol kesehatan bagi paslon yang diusung yakni paslon Eri Cahyadi dan Armuji. "Paslon kami Cak Eri dan Armuji sudah kita siapkan semuanya. Mulai saksi, dan tim pemenangan pemilu, serta tim utama. Sudah kami siapkan, dan akan dibuatkan SOP sesuai protokoler kesehatan. Jadi tidak ada alasan lah untuk penundaan," ungkapnya.
Dirinya berharap bila KPU dan Bawaslu dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota untuk menerapkan aturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi dari pandemi Covid-19 saat ini.
Terpisah, Sekretaris DPD PSI Surabaya, Tjutjuk Suapriono permasalahan usulan ditundanya Pilkada pada 9 Desember mendatang harus dilihat dari peta demografi penyebaran Covid-19 sebagai acuan. "Kalau masalah ditunda atau tidaknya itu bisa dilihat dari peta demografi penyebaran epidemi Covid-19. Bila di Surabaya sendiri menuju November masih kuning atau merah itu bisa dipikirkan lagi," terang Tjutjuk.
PSI juga tidak segan-segan mengusulkan untuk melakukan penundaan Pilkada bila situasi dan kondisi kota Surabaya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pilkada serentak. "Tapi kalau november sudah hijau, maka kenapa di tunda? PSI sendiri melihat situasi dan kondisi, kita mementingkan kepentingan rakyat Surabaya. Jika masih merah maka kami akan mengusulkan untuk ditunda. Sekarang jalan saja dulu dan menekankan protokol kesehatan, jadi tetap lanjut dulu," pungkasnya. jk/erk/byt/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
