SURABAYAPAGI, Surabaya - Agenda Rapat Koordinasi Penanganan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan hari ini, Jumat (08/01/2021) bertempat di Gedung Binaloka Jalan Pahlawan.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh Jajaran FORKOMPINDA Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara virtual dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur, Nico Afinta, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Direktur RSUD Dr. Soetomo, Joni Wahyuhadi beserta seluruh Bupati dan Walikota Jawa Timur.
Proses pelaksanaan vaksinasi akan dimulai dari tanggal 13 Januari 2021 tingkat Nasional, kemudian dilanjutkan ke tingkat Provinsi pada 14 Januari 2021 dan tingkat Kabupaten Kota yang ditunjuk pada 15 Januari 2021. Hal ini mengikuti jadwal pelaksanaan secara nasional.
"kaitan dengan vaksinasi saya juga sedang mengkoordinasikan kembali, jadi yang disebut tanggal 13 14 di tingkat nasional kemudian 14 tingkat provinsi, kemudian apakah tanggal 15 di semua kabupaten kota ternyata tidak, tapi ada kemungkinan tanggal 15 di kabupaten kota yang ditunjuk. Kami baru akan mendapatkan keputusan dari kementrian kesehatan nanti malam," Jelas Khofifah
Khofifah juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran forkompinda jawa timur untuk membantu bekerja sama agar proses pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan efektif. Mulai dari proses pengawalan bergulir oleh petugas keamanan, persiapan lokasi penyimpanan vaksin di masing-masing daerah hingga melakukan pendataan rumah sakit-rumah sakit besar untuk memastikan bahwa semua memiliki layanan-layanan sesuai dengan proses simulasi vaksinasi.
"Saya mohon kepada para bupati, walikota yang saya hormati, mohon kepada seluruh danrem dandim sampai di tingkat paling bawah, babinsa, babinkamtibmas. Ini memang proses untuk menjaga bahwa vaksinasi itu bisa berjalan efektif harus dikawal bergulir. Kenapa perjalanan vaksin dari Biofarma ke masing-masing titik cool room ini semua dikawal oleh mobil barakuda polri, karena ini adalah sesuatu yang begitu memberikan efek pada proses penyembuhan diri, keluarga dan tentu artinya adalah kekuatan dan ketahanan nasional. Ini sesuatu yang sangat strategis, oleh karena itu saya mohon bupati walikota di cek ulang lemari es di masing/masing puskesmas dan kunci ulang semua. Kemudian yang wajib disampaikan oleh pak joni, data rumah sakit- rumah sakit besar, terutama yang kita sudah investasi di dalamnya adalah puskesmas. Meskipun kami membahas internal, apakah puskesmas ini semuanya bisa dipastikan memiliki layanan-layanan sesuai dengan proses simulasi vaksinasi yang pernah saya saksikan," kata khofifah
Ada beberapa nama yang menjadi usulan sasaran pertama Vaksin Covid-19 oleh Pemprov. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Surabaya Pagi, nama pertama yang diusulkan ada Wagub Emil Dardak. Emil diketahui menjadi yang pertama, usai Gubernur Khofifah terpapar COVID-19 dan tidak dianjurkan untuk divaksin.
Kemudian, Pemprov mengusulkan Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, dan sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemprov Jatim ke Kementerian Kesehatan. Joni juga termasuk dalam daftar itu. Terkait dengan pemberitaan usulan nama-nama tersebut, joni mengkonfirmasi bahwa itu baru usulan saja.
"Itu baru usulan. karena pemerintah provinsi Jawa Timur diminta mengusulkan. Usulannya, untuk awalnya seperti itu. Ya nanti siapa yang memutuskan, ya dari gugus tugas pusat. Di-ACC apa endaknya," terangnya saat ditemui Surabaya Pagi usai rapat
Selain nama-nama itu, ada nama Arumi Bachsin selaku Ketua Tim Penggerak PKK Jatim sekaligus istri Emil Dardak Wakil Gubernur Jatim. Kemudian Direktur Utama Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr Ramelan, Dirut RSJ Menur, Dekan Fakultas Kesehatan Unair, juga Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya juga termasuk dalam daftar yang diusulkan menjadi sasaran pertama COVID-19 Jatim. Juga Ketua Pemuda Ansor dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya.Ria
Editor : Mariana Setiawati
