SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Arsitektur kinerja terintegrasi ke semua OPD, harus diwujudkan agar pembangunan bisa cepat cepat terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk menuju kejayaan.
Hal itu disampaikan oleh bupati Yuhronur Efendi (YES) saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, di Aula Gajah Mada Gedung Pemkab Lamongan, Selasa (23/3/2021).
“Penyusunan RPJMD ini harus melalui semua proses, substansinya harus dikawal dengan baik salah satunya melalui konsultasi publik ini. Pastikan semua arsitektur kinerja yang dalam hal ini adalah indikator kinerja utama dan indikator sasaran yang ada di RPJMD terbagi habis secara terintegrasi ke semua OPD,” Ungkap Bupati YES.
Di depan seluruh OPD Bupati YES dan Wakil Bupati Abdul Rouf menyampaikan Visi dan Misinya.
"Pencapaian Kabupaten Lamongan saat ini masih perlu dioptimalkan oleh karena itu Saya dan Pak Abdul Rouf menjaga kesinambungannya dengan membuat visi Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan," ungkapnya.
Disebutkan olehnya, Kejayaan Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
Sedangkan berkeadilan adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurunnya kondisi ketimpangan antar wilayah.
Bupati YES juga mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan visi tersebut didukung dengan lima misi pembangunan yakni kemandirian ekonomi, SDM unggul dan berdaya saing, infrastruktur yang handal, harmonisasi dan kesejahteraan sosial, serta pemerintahan yang dinamis. Untuk mempercepat perwujudan atas visi misi tersebut YES juga mempunyai 11 program prioritas.
Selanjutnya YES menambahkan agar struktur OPD harus support ke pencapaian RPJMD sehingga perlu disiapkan desain struktur kelembagaan yang simple dan support terhadap pencapaian visi dan misi.
“Jangan sampai ada OPD yang tidak memberikan dampak terhadap capaian visi dan misi. Dalam menentukan struktur kelembagaan perlu memperhatikan prinsip rightsizing yang artinya dalam penataannya dapat dilakukan pengurangan ataupun penambahan terhadap struktur dan fungsi organisasi,” Tambah Bupati YES.
Pada tata kelola keuangan pun YES menganggap ini bisa menjadi titik tolak mengefisiensikan belanja dan memaksimalkan pendapatan sehingga dapat dilakukan review belanja dan fokus pada belanja program prioritas.
Telaahan kebijakan juga harus menjawab 5W1H dan didasarkan pada data yang akurat, sehingga ketersediaan data dan kemampuan analisis data sangat penting sebagai ciri dari dynamic government. Tiap aktivitas program OPD harus bernilai inovasi dan dapat dibaranding sebagai kinerja pembangunan yang positif dengan standarisasi publikasi website dan sosmed. jir
Editor : Moch Ilham
