SURABAYAPAGI.COM, Bangkalan - Jelang pelaksanaan Pilkades serentak Bangkalan 2021 yang akan berlangsung pada 2 Mei nanti, sejumlah tahapan dinilai amburadul. Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Hai Molabama.
Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan pilkades yang sebelum-sebelumnya, Pilkades serentak 2021 merupakan yang paling berantakan dan amburadul.
"Pilkades tahun ini adalah pilkades yang paling amburadul yang saya tahu, dibandingkan tiga gelombang sebelumnya. Karena, perbup tidak disusun dengan baik. Sehingga banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat," cetusnya, Rabu (14/4).
Bahkan, Hai mengatakan, dewan tidak pernah diajak koordinasi terkait sosialisasi perbup hingga tahapan pemilihan kepala desa berjalan dan pemilihan akan digelar pada 2 Mei mendatang.
"Tidak ada sosialisasi, masyarakat tidak tahu perbup itu. Bahkan saya saja sebagai anggota dewan tidak mengetahui. Tiba-tiba ada saja," ungkapnya.
Karena itu, ia menyayangkan kinerja Tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) karena tak melakukan koordinasi dengan Komisi A maupun Forkopimda.
"Kami dulu sudah meminta TFPKD untuk menyampaikan kepada bupati agar pelaksanaan Pilkades digelar setelah bulan Ramadhan. Tapi tidak ada jawaban," ujarnya.
Menanggapi hal ini, dewan selaku pengawas akan mengevaluasi kinerja Ketua TFPKD yang juga menjabat sebagai Kepala DPMD Bangkalan.
"Pada saatnya akan kami panggil, tidak sekarang. Kalau sekarang, kami biarkan saja. Karena sudah tidak diindahkan. Sekalian saja hancur," terangnya.
Idealnya, tambah Hai, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) berkoordinasi dengan Komisi A. Sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat dan objektif.
"Saya sekarang sudah tidak berharap apa-apa, karena saya sudah kecewa. Jadi saya hanya akan melihat dan menilai seperti apa pelaksaan Pilkades di Bangkalan nanti ini," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, wakil ketua komisi A DPRD Bangkalan mengunggah postingan di Facebook yang berisi keluh kesahnya terkait tahapan Pilkades Serentak di Kabupaten Bangkalan.
Dalam unggahannya, ia menyebut Pemkab Bangkalan tidak pernah mendengar suara dari anggota DPRD Bangkalan terkait pelaksanaan Pilkades Serentak 2021.
Ada dua hal yang ia soroti dalam keluh kesahnya yang diunggah di akun Facebook tersebut. Pertama, terkait jadwal pelaksanaan yang dilakukan pada bulan puasa. Yang kedua, ia mempertanyakan uji kompetensi yang dilakukan pihak ketiga terhadap desa yang bacakades-nya (bakal calon kades) lebih dari 5 orang. Ia menyoroti proses uji kompetensi tersebut yang sangat singkat.
Editor : Moch Ilham
