SURABAYAPAGI.COM, Gresik - DPRD Gresik terus mendorong dan memberikan atensi lebih agar banjir tahunan luapan Kali Lamong tak terjadi lagi di wilayah selatan Kabupaten Gresik.
Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana mengungkapkan jika komisinya terus mendorong agar penuntasan kali lamong sebagai prioritas dalam pemerintahan Gresik Baru.
"Kami sudah bertemu dengan pihak DPUTR, penanganan Kali Lamong sudah ada progres. Peninjauan lokasi juga sudah dilakukan, yang perlu dikejar ini tahap penyerapan anggaran alokasi yang disediakan untuk pembebasan lahan," katanya saat jumpa pers di kantor DPRD Gresik pada Senin (21/6) lalu.
Diterangkan Asroin, meski bukan kewenangan pemerintah daerah, normalisasi Kali Lamong harus dikawal dengan serius sebab selama ini warga Gresik Selatan merana bertahun-tahun terimbas banjir.
"Pembangunannya kewenangan pusat melalui BBWS. Tapi kita diberi kewenangan dalam bentuk normalisasi tidak membangun," tambah dia.
Sebagai informasi, normalisasi Kali Lamong yang membentang di Gresik membutuhkan lahan seluas sekitar 282 hektare di sisi kanan dan kiri sungai. Untuk APBD tahun 2021, Pemkab dan DPRD Gresik sudah mengalokasikan Rp 30 miliar.
Anggaran untuk pembebasan lahan akan dialokasikan secara khusus di APBD Gresik dengan sistem jamak. Setiap tahunnya, pemkab dan DPRD sepakat mengalokasikan Rp150 miliar untuk pembebasan lahan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III Abdullah Hamdi menambahkan jika pembangunan di Gresik harus dilakukan dengan sistem berkelanjutan. Khusus untuk Kali Lamong, sudah ada progres yang menggembirakan.
Diungkapkan lebih jauh oleh dia, selain pengadaan lahan ternyata pemerintah daerah sudah diberikan wewenang untuk pekerjaan normalisasi saja, bukan membangun tanggul
"Kita ingin pekerjaan berkelanjutan. Terkait progres Kali Lamong, progres sudah jalan. Sudah ada progres. Untuk normalisasi juga sebaiknya membeli alat berat agar ditaruh di wilayah sana," tutup anggota DPRD Gresik asal Menganti ini.
Editor : Moch Ilham
