SURABAYAPAGI, Surabaya - DPD Partai Golkar Kota Surabaya serius menyikapi kebijakan pemerintah terkait rencana pemberlakuan PPKM Darurat untuk Pulau Jawa, termasuk Kota Surabaya. Demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, DPD Golkar Surabaya untuk sementara menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kepartaian. Hal ini juga sejalan dengan instruksi yang dikeluarkan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji SE.
Dalam surat DPD bernomor 125/B.1/DPD-I/PG/VI/2021 dan berlaku 14 hari sejak diterbitkan tersebut, DPD Golkar Jatim mengeluarkan 6 poin instruksi. Keenam instruksi dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut masing- masing; Penghentian sementara kegiatan partai kecuali Pertemuan Terbatas dalam kategori sangat penting yang dihadiri tidak lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
Kegiatan yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat dialihkan melalui kegiatan yang bersifat virtual. Memerintahkan kepada anggota FPG DPRD Kab/Kota masing-masing untuk tidak melaksanakan kunjungan kerja kecuali yang berkaitan dengan penanganan Covid19. Selain itu, DPD Golkar juga turut serta membantu Pemerintah Kab/Kota masing-masing dalam menyukseskan program penanggulangan Covid19 khususnya PPKM Mikro dan Vaksinasi Covid 19.
''Mengajak kepada segenap Pengurus dan Kader Partai Golkar di Kab/Kota masing-masing untuk terlibat secara aktif dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat baik yang berkaitan dengan penanganan Covid19 maupun dampak sosial yang ditimbulkan,'' bunyi poin kelima surat instruksi tersebut.
Terakhir, Golkar mengajak masyarakat tetap tertib dalam menjaga protokol kesehatan dengan mematuhi 5-M (memakai masker, mencuci tangan,menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi).
Menyikapi hal itu, Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni mengaku sangat sepakat. Menurutnya, pencegahan penyebaran Covid-19 yang makin mengganas menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat untuk berperan aktif melakukan pencegahan. Golkar, kata dia, sangat respek dengan upaya-upaya pencegahan tersebut agar pandemi bisa segera berakhir.
Untuk itu, politisi muda yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini, menindaklanjuti surat instruksi DPD dengan menghentikan semua kegiatan di Kantor DPD Golkar Surabaya. Layanan ambulan untuk warga, katanya, juga untuk sementara dihentikan mengingat mobilitas orang per orang juga sangat berpotensi menimbulkan penularan.
''Jadi mohon maaf kepada masyarakat yang selama ini kita layani, ini semua demi kebaikan. Sekitar 10 hari (3-11 Juli) saja kita diam, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini semuanya akan kembali baik,'' katanya.
Tak hanya layanan mobil ambulan untuk warga, aktivitas senam rutin di kantor Golkar yang diikuti masyarakat seminggu dua kali juga sementara libur. Selain itu, katanya, Fraksi Golkar juga melarang anggotanya yang ada di DPRD Surabaya melakukan kunjungan kerja (kunker).
''Kita melarang anggota kunker, karena ini juga menjadi salah satu jalan penularan corona. Makanya kita semaksimal mungkin tidak membuka ruang virus Covid-19 untuk menjalar,'' kata dia.
Untuk layanan masyarakat, Toni, sapaan akrabnya, menegaskan bisa dilakukan melalui nomor hotline DPD Golkar Surabaya.
''Insya Allah kita akan tetap tangani, karena ini kewajiban kita. Mari semua berdoa, ikhtiar semampu kita untuk sama-sama mencegah penularan Covid-19 agar kondisinya kembali seperti semula, bisa hidup normal lagi, dan bisa beraktifitas serta berinteraksi seperti biasa,''' katanya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
