SurabayaPagi, Madiun - Pada kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kab. Madiun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkesempatan menyampaikan paparan terkait kondisi dan penanganan Covid-19 serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jatim, di Pendopo Ronggo Djumeno, Kab. Madiun, Kamis (19/8) siang.
Dihadapan Presiden Jokowi dan juga Bupati/Walikota se Jatim yang hadir, Gubernur Khofifah memaparkan bahwa kondisi dan penanganan COVID-19 di Jatim sudah mulai kondusif dan terkendali berdasarkan dari beberapa indikator yang ada. Diantaranya, menurunnya tren BOR (Bed Occupancy Rate) atau tingkat keterisian tempat tidur, tren tracing dan testing naik, serta menurunnya jumlah PPKM level 4 dari 30 kabupaten/kota menjadi 17, dan bertambahnya daerah untuk PPKM level 3 menjadi 20 kabupaten/kota.
"Kami ingin melaporkan kepada bapak Presiden terkait penanganan COVID-19 di Jatim, bahwa dengan adanya pemberlakuan PPKM berlevel terbukti efektif menurunkan angka penyebaran COVID-19. Hal ini dilihat berdasarkan indikator-indikator diantaranya tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 yang telah mengalami penurunan signifikan," ungkapnya.
Khofifah menjelaskan, berdasarkan data per 18 Agustus 2021, dibandingkan data per 3 Juli 2021 BOR RS Rujukan COVID-19 di Jatim menunjukkan penurunan signifikan dan sudah dibawah standar WHO 60%. Dimana untuk BOR ICU dari 78% turun menjadi 59%, BOR Isolasi biasa dari 81% turun menjadi 42%, BOR RS Lapangan dari 69% turun menjadi 30%, dan BOR Rumah Karantina dari 50% turun menjadi 22%.
Selain itu, untuk tracing dan testing di Jatim juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari 1,2% menjadi 9,4%. Dalam pelaksanaannya hal ini juga didukung dikuatkan oleh Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
"Alhamdulillah sudah 9,4% untuk tracing dan kami akan terus meningkatkan terutama untuk testingnya," imbuh orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Terkait harga tes swab PCR, Khofifah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan ke lapangan dan hasilnya harga sudah turun sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Test PCR di Jatim pun sudah diatas standar WHO yaitu 40.479 test/Minggu. Sementara pada seminggu terakhir testing di Jatim telah mencapai 74.245 test/minggu.
"Untuk tes swab PCR sudah sesuai arahan pak Presiden, untuk harga maksinum 495 di Jawa - Bali dan hasil tesnya maksimum 24 jam, sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa tempat lab PCR ," tandasnya.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, dalam dua minggu terakhir zona merah di Jatim terus mengalami penurunan. Dari semula 34 kab/kota berzona merah, per Selasa kemarin (17/8) menjadi 15 kab/kota yang masuk zona merah. Kemudian untuk posisi Rate of Transmission (RT) juga sudah berada di bawah 1. Hal ini menandakan bahwa penyebaran COVID-19 di Jawa Timur mulai landai dan terkendali.
"Rate of Transmission Jawa Timur tercatat hari Rabu (18/8) adalah 0,45 artinya jauh dibawah 1, jadi bahwa proses penyebaran di Jawa Timur Insyaallah sudah makin terkendali," tuturnya.
Terkait vaksinasi di Jatim, Gubernur Khofifah melaporkan bahwa 8,42 juta masyarakat Jawa Timur atau setara 26,46 % sudah tervaksin dosis pertama. Sedangkan untuk vaksin dosis kedua, jumlah masyarakat yang sudah tervaskin mencapai 4,53 juta orang atau setara 14,26%.
"Kami berharap kepada Bapak Presiden berkenan membantu pengadaan gedung cold storage untuk penyimpanan vaksin dan gudang obat yang kapasitasnya lebih besar di Dinas Kesehatan Jatim. Dan untuk percepatan tracing dibutuhkan tambahan 1 mesin PCR di tiap kabupaten/kota di Jatim. Lalu untuk percepatan whole genome sequencing dibutuhkan laboratorium BSL-3 untuk RSUD. dr. Soetomo dan RSUD. dr. Syaiful Anwar," pintanya kepada Presiden Jokowi.
Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa ia bersama Forkopimda Jatim akan terus berupaya keras dan bersinergi dalam penanganan COVID-19. Yang tentunya hal ini akan berimbas ke berbagai sektor di Jawa Timur.
"Kami memang harus bergerak bersama, membangun suasana yang sangat solid. Dan memastikan semuanya bisa diukur capaiannya dari berbagai kinerja utamanya dalam menjaga pengendalian covid-19 dan pertumbuhan ekonomi di Jatim," pungkasnya.
*Kepala Daerah Harus Paham Betul Kondisi Wilayahnya*
Sementara itu, Presiden Jokowi berpesan kepada Gubernur Khofifah, Bupati/Walikota se Jatim dan Forkopimdanya bahwa virus Corona merupakan sesuatu yang sulit diduga dengan kalkulasi apapun, sehingga perlu penanganan ekstra. Ia juga meminta para kepala daerah bekerja dengan turun ke lapangan.
"Artinya kepala daerah harus benar-benar memahami keadaan wilayahnya, bagaimana kondisi riilnya. Baik terkait stok vaksin dan obat, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau ketersediaan oksigen dan sebagainya," pesan Presiden Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut keberhasilan dalam menangani COVID-19 akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya bisa dilakukan dengan mempercepat serapan anggaran di daerah masing-masing.
"Penduduk Jatim sangat besar, saya minta semua kepala daerah bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing. Pengeluaran percepat, realisasi percepat, belanja-belanja percepat, belanja modal semuanya percepat, belanja barang semuanya percepat, semuanya berkaitan dengan uang beredar yang ada di daerah saudara-saudara," tegasnya. By
Editor : Redaksi
