SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran untuk Pemilu 2024 Rp86 triliun.
Ini yang membuat Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D , geleng geleng kepala. Apalagi di tengah kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil.
"Kita masih berusaha memulihan ekonomi nasional yang sempat minus. Ini mungkin berbeda dengan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran Pemilu perlu betul-betul kita pertimbangkan," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (16/9/2021).
Tito lantas membeberkan anggaran Pemilu sejak tahun 2014 hingga 2019 yang terus melonjak. Misalnya, di Pemilu 2014 anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp16,186 triliun, kemudian Pemilu 2019 berjumlah Rp27,479 triliun.
Sedangkan, penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024. Menurutnya besarnya anggaran itu perlu kembali dipertimbangkan mengingat kondisi negara masih berupaya pulih dari dampak pandemi.
"Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp16 triliun ke Rp27 triliun, ke Rp86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," kata Tito.
"Apalagi kalau tahapannya di 2022 sudah dimulai. Ini harus kita pertimbangan betul," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan KPU membutuhkan anggaran kurang lebih Rp13,295 triliun untuk tahun 2022 saat persiapan Pemilu 2024. Hal ini dibagi untuk Satker Pusat sebesar Rp388 miliar, Satker Provinsi Rp280 miliar, serta Satker Kabupaten/Kota Rp1,784 triliun.
Saat ini anggaran yang baru ada di Menteri Keuangan sebesar Rp2 triliun, masih kurang Rp10 triliun.
"Yang sekarang sudah ada bersama Menkeu ini baru Rp2 triliun, jadi usulan kekurangannya adalah Rp10 triliun sekian," papar Ilham.
Dalam kesempatan ini, Tito juga mengatakan, pihaknya menolak usulan KPU terkait hari H Pemilu 2024 yang jatuh pada Rabu 21 Februari 2024.
"Kalau untuk pemilu, kami mengusulkan agar hari H dilaksanakan pada bulan April seperti pemilu tahun sebelumnya. Atau bahkan kalau masih memungkinkan Mei 2024," kata Tito lagi.
Mantan Kapolri RI ini menjelaskan, alasannya menolak hari H Pemilu 2024 dipercepat karena bentrok dengan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.
Selain itu, takut adanya polarisasi di masyarakat apabila waktu tahapan Pilpres terlampau panjang.
"Agar efisien karena pemungutan suara akan berdampak ke belakang pada tahapan, ini berdampak pada polarisasi, stabilitas keamanan, eksekusi program Pemda dan pusat dan semua berdampak,” kata Tito.n 07, erc, jk
Editor : Moch Ilham
