SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Janji Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan keinginan nelayan mempunyai Breakwater (pemecah gelombang) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Lamongan segera terwujud, seiring telah ditandatanganinya kontrak kerja oleh PT Adhi Karya sebagai penyedia pekerjaan konstruksi pembangunan breakwater.
Kepastian pembangunan breakwater itu disampaikan langsung oleh Agus Rudyanto, Ketua Balai Bengawan Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, dihadapan bupati Yuhronur Efendi saat menyambangi kantor PPN di Brondong.
Agus Rudyanto menyampaikan bahwa telah ditandatangani kontrak dengan PT Adhi Karya sebagai penyedia pekerjaan konstruksi pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di PPN Brondong.
“Di sini saya memohon ijin untuk melakukan pekerjaan pembangunan breakwater di PPN Brondong sebagai Tindak lanjut dari kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kec. Brondong perihal usulan masyarakat nelayan untuk dilakukan pembangunan breakwater. Penandatanganan kontrak baru saja dilaksanakan dan segera akan dimulai,” ungkapnya.
Bupati sendiri menyambut baik respon cepat BBWS Bengawan Solo terkait pembangunan breakwater PPN Brondong ini. Menurutnya Pemkab Lamongan akan mengawal pelaksanaannya.
“Kita selalu akan mengawal pembangunan breakwater PPN Brondong ini karena akan memberikan manfaat yang besar khususnya nelayan Lamongan. Semoga sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya,” imbuh Bupati Yuhronur Efendi dalam kesempatan itu.
Bupati juga menyampaikan agar koordinasi segera dilakukan baik antara pelaksana pekerjaan dengan Camat maupun perangkat desa setempat agar lalu lintas pembangunan breakwater tidak mengganggu aktivitas nelayan setempat.
Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (SNVT PJSA) Panji dalam paparannya menyampaikan bahwa pembangunan breakwater ini akan melindungi kolam pelabuhan seluas 17,2 hektar.
“Pada peta lokasi pekerjaan akan dilakukan pembangunan breakwater 50 meter di sisi utara, 160 meter di sisi timur. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 103.175.389.306 dengan masa pelaksanaan 464 hari dengan lingkup pekerjaan : pekerjaan persiapan, penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan pekerjaan breakwater,” jelasnya. jir
Editor : Moch Ilham
