Pernyataan Jokowi terkait Smelter persis seperti saat Menggembar-gemborkan Kehebatan Ekspor Indonesia di Sektor Besi dan Baja yang pada tahun ini hingga Agustus 2021 naik 95 persen
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dua ekonom cibir langkah pemerintah membangun smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Kedua ekonom itu Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina dan Faisal Basri.
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada pers di Jakarta, Rabu (13/10/2021) menyatakan tidak bisa memahami kebijakan pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur.
Sementara Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri bahkan mempertanyakan manfaat smelter terbesar di dunia tersebut untuk negara maupun masyarakat Indonesia.
"Pak Jokowi hari ini bilang Indonesia akan memiliki pabrik smelter tembaga di Gresik terbesar di dunia, so what? Kalau terbesar mau apa? Manfaat buat negeri enggak?," kata Faisal dalam diskusi virtual, Selasa (12/10/2021).
Persis Saat Gembar-gembor
Selasa lalu,Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
Faisal menilai, pernyataan Jokowi tersebut persis seperti saat menggembar-gemborkan kehebatan ekspor Indonesia di sektor besi dan baja yang pada tahun ini hingga Agustus 2021 naik 95 persen.
"Ini persis seperti Pak Jokowi mengklaim waktu pertemuan sarasehan 100 Ekonom itu dia bangga-banggakan pertumbuhan ekspor besi dan baja naik 95 persen pada tahun ini sampai Agustus. Dahsyat ini," tuturnya.
Namun, Faisal mengingatkan kepada publik bahwa besi dan baja ini macam-macamnya yang diekspor Indonesia ke negara lain. Mulai dari yang nilai tambahnya sangat rendah hingga sangat tinggi.
"Nah iron and steel itu isinya apa? Sebagian besar adalah feronikel dan nikel peak iron yang nilai tambahnya masih rendah sekali, kira-kira rata-rata 25 persen deh," ucapnya.
Menurut Faisal, sebagian besar ekspor komoditas tersebut adalah untuk China. Berdasarkan data otoritas China total impor produk itu pada 2020 mencapai 309,9 ribu ton. Namun, Indonesia justru mencatat ekspornya hanya 279,2 ribu ton.
"Hitung lagi itu kerugiannya berapa dan 100 persen di ekspor ke China. Enggak ada yang kita pakai ini. Bukan kita pakai untuk mendukung industri di Indonesia, jadi untuk mendukung industrialisasi di China. Karena kemurahan hati kita," tuturnya.
Bisa Proses 1,7 Ton
Smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, ini bisa memproses 1,7 juta ton konsentrat tambang per tahun.
"Tadi kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia karena mampu mengelola 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Atau 480 ribu ton logam tembaga," katanya dalam groundbreaking smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik.
Dengan hilirisasi tambang, Jokowi menyebut, smelter bisa menghasilkan rata- rata 35 ton emas per tahun dengan nilai transaksi Rp30 triliun. Hasil tambang dari Freeport juga disebut menghasilkan katoda tembaga, serta fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan perak.
Di samping itu, Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di KEK Gresik merupakan langkah pemerintah untuk memberikan nilai tambah bagi negara. Sehingga, nantinya Indonesia tak lagi melakukan ekspor barang mentah.
"Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, smelternya, hilirisasinya ada di negara lain seperti tadi disampaikan Pak Menteri ada di Spanyol, Jepang, nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka. Ini lah kenapa smalter PT Freeport ini di bangun di dalam negeri yaitu di Gersik, provinsi Jawa Timur," ucapnya.
Kebijakan tak Adil
Sementara Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada pers menyatakan sebagai orang yang belajar ekonomi dirinya tidak bisa memahami kebijakan pembangunan smelter Freeport di Jawa Timur.
“Minta maaf Bapak Presiden, kebijakan ini bukan saja tidak adil, tetapi telah mengalihkan kesempatan maju bagi orang Papua. Jadi, kita jangan pernah terkejut kalau selalu ada ketidakpuasan di Papua, karena pemicunya ada di Jakarta, semisal kebijakan pembangunan smelter ini,” tegas Engelina yang juga mantan anggota MPR/DPR RI ini.
Kesenjangan Kawasan
Dia menambahkan, kalau memang di Papua masih kekurangan listrik, infrastruktur dan sebagainya, yang sudah sewajarnya untuk dibangun di sana.
Kekayaan diambil dari Papua dan dampak kerusakan akibat pertambangan menjadi beban lingkungan dan orang Papua, tetapi dampak ekonominya dinikmati daerah lain.
“Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan kekuasaan dikelola seperti ini? Pemilik sumber daya alam tidak bisa menikmati kekayaan alamnya. Tidak boleh daerah lain dieksploitasi untuk kemakmuran daerah lain,” jelasnya.
Menurut Engelina, sebenarnya momentum pembangunan smelter ini merupakan satu kesempatan untuk mengurangi kesenjangan kawasan timur dan barat.
Kalau seperti begini, katanya, kesenjangan kawasan akan semakin melebar. “Smelter ini merupakan ujian nyata, apakah adil atau tidak?” tegasnya.
Engelina mengatakan, Indonesiasentris itu hanya sebatas slogan. Dia mencontohkan, Bandara dibangun di Jawa Barat, yang terbukti tidak terlalu mendesak untuk digunakan. Akibatnya, Bandara itu dibiarkan tidak berfungsi. n er, 06, jk
Editor : Moch Ilham
