Polri Mulai Ikut Lakukan Surveilans di Peternakan Milik Masyarakat
SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo- Menyikapi menyebarnya virus PMK di Kabupaten Sidoarjo, sejak Selasa (10/5/2022) malam, Kapolresta Sidoarjo bersama Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo melakukan sidak di Rumah Potong Hewan (RPH) Krian. Kegiatan ini bertujuan mengecek kondisi kesehatan dan kelayakannya apa sudah memenuhi standar pemerintah.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, menyampaikan pihaknya bersama TNI dan dinas terkait akan berupaya maksimal dalam penanganan wabah virus PMK pada sapi. Seperti penutupan sementara RPH ilegal dan pembatasan lalu lintas pengiriman hewan ternak, seperti sapi dari Sidoarjo ke luar kota, sampai wilayah Kabupaten Sidoarjo wabah PMK telah teratasi.
“Situasi kamtibmas di Kabupaten Sidoarjo masih aman dan kondusif. Kami akan lakukan penyekatan pengiriman hewan sapi ke luar kota. Kami juga menghimbau para peternak dan masyarakat tidak terlalu panik. jangan ada permainan harga pasar akibat dampak adanya PMK pada sapi karena stok daging juga aman tersedia,” himbaunya, Rabu (11/5/2022).
Sementara itu, Kapolres Situbondo Akbp Andi sinjaya, Bersama plt Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupatean Situbondo Kholil, juga turun langsung melakukan Surveilans di peternakan milik masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus penyakit Mulut dan Kuku (Pmk), Rabu (11/5/2022).
Kapolres ABP Andi sinjaya, mengakui kegiatan Monitoring ke peternakan sapi milik warga adalah upaya untuk melindungi peternak di Situbondo yang populasinya hewan ternaknya juga cukup tinggi memasok hampir diseluruh wilayah Jawa Timur.
Kini bersinergi dengan dinas Peternakan kabupaten Situbondo, Polres Situbondo bersama-sama berupaya melakukan Screening dan membatasi pergerakan atau mobilitas hewan yang masuk ke wilayah Situbondo.
Kapolres juga mengerahkan seluruh personil Bhabinkamtibmasnya untuk mengecek ternak warga yang mengalami ciri ciri terpapar wabah PMK,sehingga deteksi dini pencegahan bisa cepat di lakukan.
Menyebar di Aceh
Terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
Listyo mengatakan dinas peternakan daerah dapat berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mencegah penyebaran PMK ke wilayah lain.
"Polri akan bekerja sama dengan dinas peternakan daerah untuk membantu mengawasi penanganan penyakit tersebut agar tidak terjadi pergeseran ke luar dari wilayah temuan," ujar Listyo, Rabu (11/5).
Ia menegaskan jajaran kepolisian mendukung Kementan melakukan lockdown atau penguncian wilayah untuk mencegah penyebaran penyakit.
Listyo mengatakan Polri akan mengecek ketat proses perdagangan hewan ternak dengan merujuk dari hasil pemeriksaan dokter hewan dari Balai Karantina Dinas Pertanian dan Peternakan.
"Melakukan pengawasan dengan cara penyekatan perdagangan hewan ternak keluar atau masuk pada wilayah tersebut yang mengacu pada dokumen hasil pemeriksaan dokter hewan dari Balai Karantina Dinas Pertanian dan Peternakan," ucapnya.
Bertalian dengan itu, Listyo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satgas Pangan Polri untuk turun ke lapangan memastikan ketersediaan stok pangan hewan ternak dan mengendalikan harga di pasaran.
Ia menyatakan kepolisian bersama dengan dinas peternakan sudah melakukan pendataan untuk menentukan luas penyebaran serta jumlah ternak yang berpotensi tertular PMK.
Sementara itu, dinas peternakan telah menyiapkan vaksinasi serta obat-obatan untuk diberikan kepada hewan ternak sapi setelah ada temuan PMK.
"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tetap tenang terkait adanya laporan temuan ini," katanya.
Saat ini, wabah PMK pada hewan telah ditemukan di wilayah Aceh dan Jawa Timur. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk memberlakukan lockdown zonasi untuk mencegah penyebaran PMK dari satu wilayah ke wilayah lain.
Jokowi juga meminta jajarannya membentuk satuan tugas untuk menangani wabah itu.
Adapun Indonesia sendiri sudah bebas PMK sejak 1986 dan mendapatkan pengakuan internasional pada 1990. sg,jk,rc
Editor : Moch Ilham
