DPRD Jatim Optimis Sekdaprov Baru Mampu Kongkritkan Program Gubernur Khofifah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Dari Kiri : Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi, Hadi Dediyansah, Ubaidillah dan Khulaim Junaidi.
Dari Kiri : Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi, Hadi Dediyansah, Ubaidillah dan Khulaim Junaidi.

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kabar pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur hasil seleksi Tim Penilai Akhir pada 15 Juli 2022 esok, disambut positif pihak DPRD Jawa Timur. Diharapkan setelah pelantikan Sekdaprov Jatim yang baru, bisa langsung gaspol wujudkan visi misi Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Agar kebuntuan dan stagnisasi pembangunan keuangan Pemerintah Provinsi bisa segera teratasi dengan Baik.

 

Sambutan positif ini wajar muncul dari kalangan DPRD Jatim. Mengingat sejak April 2021 lalu, posisi Sekdaprov dijabat Pelaksana Harian (Plh) dan dilanjutkan Penjabat (Pj) yang semuanya bersifat sementara. Sehingga tidak ada kewenangan yang maksimal sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan cenderung membuat Roda Pemerintah di Jawa TImur tidak berjalan dengan Baik. Karena hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kurang kondusif , khususnya dalam setiap pembahasan APBD.

 

Hadi Dediansyah, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim menyampaikan bahwa pelantikan Sekdaprov Jatim yang baru memunculkan secercah harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Konsep dan kebijakan pembangunan yang dicanangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa diyakini bakal berjalan dengan baik. “Saya optimis dengan dilantiknya Sekdaprov Jatim definitif ini dapat mengimplementasikan program-program Gubernur Khofifah, kami percaya Gubernur Khofifah tidak salah pilih Sekdaprov,” terang pria yang akrab disapa Cak Dedi ini, Kamis 14/7/2022.

 

Wakil Ketua Komisi A periode 2019-2022 yang kini pindah tugas ke Komisi E ini mengaku cukup memahami situasi dan kondisi pemerintahan Jawa Timur yang sebelumnya kurang terkoordinasi dengan Baik. Sehingga banyak program Gubernur yang termaktub dalam Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Program Gubernur kami akui cukup Bagus, tapi kalau implementasinya tidak berjalan Baik, korbannya tentu masyarakat Jawa Timur. Nah, kami tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi,” ingat politisi yang disebut-sebut Bakal maju di Pilwali Surabaya 2024 nanti.

 

Senada, Mathur Husyairi anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim mengungkapkan banyak dinamika yang mewarnai proses penetapan Sekdprov Jatim. Mulai dari menetapkan pejabat sementara yang nyatanya bikin amburadul pemerintahan. Nah, hal semacam itu jangan ada lagi di Jawa TImur. “Meski begitu saya menghormati keputusan apapun yang dilakukan gubernur, sebab user-nya adalah gubernur,” ujar Mathur.

 

Salah satu Vokalis Indrapura ini siap menjalankan fungsinya sebagai legislatif melakukan kontrol kebijakan pemprov. Kebijakan CETTAR (cepat efisien tanggap transparan dan responsif harus menjadi nafas utama seluruh pejabat di eksekutif utamanya Sekdaprov. “Jangan kemudian ada komunikasi yang tidak bagus, antara eksukutif dan legislatif,” tegas anggota Komisi E ini.

 

Dengan dilantiknya Sekdaprov definitif nanti, kata Matur, maka jabatan sekretaris daerah harus menjadi leader yang bagus dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), legislatif, seluruh jajaran samping (Forkopimda). “Karena mereka (OPD dan sekdaprov) harus mampu mengimplementasikan dan menerjemahkan visi misi gubernur. Sekdaprov nanti harus bisa mewujudkan Jatim Bangkit dan pemulihan ekonomi,” pungkas Matur.

 

Sementara itu, M Khulaim Junaidi, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN mengaku sangat senang dengan kabar kepastian pelantikan Sekdaprov Definitif ini. Setelah satu tahun lebih Pemprov Jatim tidak terisi sekda, hanya Plh dan Pj. Tentu keputusan ini bisa menjadi solusi atas terkendalanya kerja cepat Gubernur dalam rangka percepatan pembanguna Jatim. “Dengan adanya definitif ini, pastinya tidak bekerja biasa-biasa saja. Tapi perlu kerja extraordinary,” ujar Khulaim.

 

Tapi yang jelas dengan Sekdaprov definitif ini, Gubernur Khofifah sudah menyelesaikan satu tugas pentingnya. DPRD melihat ada keseriusan dari Gubernur untuk bagaimana memperbaiki sistem pemerintahan di Jawa TImur. Karena fungsi Sekda ini harus bisa memanage dan mensinergikan OPD-OPD dalam mendukung program-program pemerintah. “Antar OPD harus sinergi. Karena banyak program yang harus melibatkan banyak OPD. Misalnya program pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penanganan wabah PMK dan sebagainya,” tandasnya.

 

Khulaim menyebut, Sekda yang lama, dinilai belum maksimal dalam memaksimalkan sinergi antar OPD. Karena banyak program yang berjalan sendiri-sendiri. Hal semacam itu diharapkan jangan sampai terulang lagi di sekdaprov yang baru ini. Khususnya menjelang pembahasan Perubahan APBD 2022. Perlu ada Langkah kongkrit untuk percepatan P-APBD agar penggunaan Anggaran di akhir tahun lebih efektif, tidak terlambat atau menimbulkan SILPA. “Di P-APBD kami berharap lebih awal, supaya Anggaran itu bisa segera keluar (terserap) agar masyarakat bisa segera merasakan program pemerintah. Tidak menunggu di akhir tahun agar roda Perekonomian di Jatim berjalan dengan Baik,” pesannya.

 

Senada, Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah secara prinsip menyambut positif jika benar pelantikan Sekdaprov Jatim definitif yang kabarnya dilaksanakan 15 Juli 2022. Politisi PKB itu mengatakan, posisi Sekdaprov definitif sangatlah strategis termasuk dalam berbagai program Pemprov Jatim. Apalagi, sebentar lagi akan ada pembahasan P-APBD Jatim 2022. Sebab, yang terpilih sudah pasti melalui berbagai hasil penilaian dan semacamnya. "Semoga menjadi Sekda terbaik dalam rangka membangun reformasi birokrasi agar Pemprov Jatim menjadi teladan bagi 38 kabupaten/kota," terangnya.

Dia berharap, Sekdaprov Jatim yang baru dapat bersinergi baik dengan kalangan legislatif sebagai bagian dari pemerintahan daerah. "Kami berharap Sekda definitif menjadi harapan baru terkait dengan berbagai upaya di Pemprov Jatim," pungkas Gus Ubaid. (rko/cr2/rmc)

Berita Terbaru

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset…

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Luminor Hotel Sidoarjo kembali menunjukkan kepedulian sosialnya bagi warga Kota Delta. Melalui rangkaian roadshow menuju puncak…

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Berbagai upaya tengah dipersiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk mengantisipasi potensi banjir, sekaligus menjaga ketersediaan air…

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ada kabar baik bagi warga Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan program bebas denda pajak daerah hingga 31…