SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Pasca pandemi, pemerintah daerah dituntut segera kembali menata pembangunan yang sempat berhenti. Melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, Pemkab menyebutkan akan berfokus pada lima prioritas pembangunan.
Diungkapkan Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf, keberhasilan pemerintah dan seluruh masyarakat dalam penanganan pandemi covid-19 menjadi pijakan penting dalam menyambut arah pembangunan di tahun 2023. Untuk itu dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 akan berfokus pada lima prioritas pembangunan.
Melalui tema Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia, Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif, rancangan KUA PPAS tahun 2023 akan fokus pada lima prioritas pembangunan yakni, (1) Pemantapan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas Sarana-Prasarana Pendidikan dan Kesehatan, (2) Penguatan kualitas produksi dan Nilai Tambah Komoditas unggulan serta meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar.
Prioritas selanjutnya yakni, (3) Pemantapan kualitas kompetensi tenaga kerja dan kemudahan akses kesempatan kerja serta Peningkatan jumlah wirausahawan muda melalui kemudahan, (4) Pemantapan layanan infrastruktur dan akses air baku yang merata serta Pengembangan Rintisan Kawasan Industri Baru dan Ring Road Utara, dan (5) Peningkatan even-even kebudayaan dan promosi wisata daerah.
Untuk mendukung program prioritas tersebut, lanjut Wabup Rouf diperlukan kebijakan fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, komitmen belanja yang lebih baik (spending better) dan pembiayaan yang terkontrol dengan baik.
“Mobilisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Selanjutnya, spending better dilakukan dengan mengarahkan dukungan APBD kepada kegiatan yang memberi manfaat nyata dan langsung pada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas. Sedangkan untuk pengelolaan pembiayaan akan terus dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan pengelolaan utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman,” imbuh Wabup Rouf.
Sehingga untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, Pendapatan Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3.826.480.034.057. Sedangkan Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3.717.194.319.771. Perancangan fiskal tersebut mengakibatkan surplus sebesar Rp 109.285.714.286 untuk menutup pengeluaran pembiayaan cicilan pokok hutang.
Dalam nota keuangan tersebut juga disampaikan usulan indikator makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 antara lain, Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 %; Gini rasio menjadi 0,291 %; Persentase penduduk miskin sebesar 13,17 %; Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,77 %; Indek Pembangunan Manusia naik menjadi 73,62 %; Indek kualitas layanan infrastruktur sebesar 79 %; Indek kesalehan sosial ditarget 63,63 %; serta Indek reformasi birokrasi di target mencapai 69,00 % naik dibandingkan dengan tahun 2022 pada angka 66,30 %. jir
Editor : Moch Ilham
