SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sebagai pucuk pimpinan Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi terjadinya inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM.
Salah satunya dengan pengalokasikan Dana Transfer Umum (DTU) sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022. Berdasarkan PMK tersebut, pemerintah daerah wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU untuk belanja wajib perlindungan sosial.
“Pemkot Mojokerto telah mengalokasikan BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar 8.134. 726.677, untuk persiapan BLT BBM,” ujar Wali Kota Ika, Rabu (7/9).
BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM tersebut ditujukan bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang bersumber dari APBD di Kota Mojokerto. Sebanyak 2.399 KPM masing-masing akan menerima sebesar Rp 600 ribu.
Sehingga total lebih dari 1,4 miliar siap dikucurkan, dengan catatan jika tidak diberi oleh APBN, termasuk persiapan untuk berbagai kegiatan dalam menekan inflasi.
Antisipasi juga telah dilakukan melalui perubahan APBD Tahun 2022, diantaranya terdapat penganggaran untuk gerakan menanam cabai di masing-masing rumah, serta dalam waktu dekat, rencana pelaksanaan operasi pasar cabai dan telur dengan stimulus transportasi agar harga terjangkau.
“Kami juga sudah mulai melakukan kerjasama dengan penyedia voletile food. Agar ketika harga naik, ketersediaan stok bahan pangan tetap terjaga. Sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk BLT BBM yang diberikan kepada 7.793 KPM berasal dari APBN,” tambah sosok yang akrab disapa Ning Ita ini.
Sementara itu, sebelum terjadi kenaikan BBM, Pemkot Mojokerto sebenarnya telah memiliki sejumlah kebijakan. Yang mana kebijakan tersebut dinilai akan sangat membantu pengendalian inflasi.
Misalnya seperti program sekolah gratis tingkat SD hingga SMP, seragam, sepatu dan tas gratis bagi siswa baru SD-SMP, serta layanan fasilitas Kesehatan gratis bagi seluruh warga Kota Mojokerto. Dwi
Editor : Redaksi
