Pendataan Regsosek 2022 Dimulai, Walikota Ning Ita Jadi Responden Perdana

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Walikota Ning Ita saat melakukaan wawancara dengan petugas pendata BPS Kota Mojokerto
Walikota Ning Ita saat melakukaan wawancara dengan petugas pendata BPS Kota Mojokerto

i

 

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Tahap pendataan lapangan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 oleh Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto telah dimulai. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari-pun menjadi salah satu responden dalam pendataan di Kota Mojokerto.

Di Sabha Pambojana, Rumah Rakyat pada Selasa (18/10) wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut melakukan wawancara dengan petugas pendata yang hadir bersama Kepala Tata Usaha BPS Kota Mojokerto, Nasrudin. 

Dengan telaten dan diiringi canda tawa Ning Ita menjawab satu per satu pertanyaan dari petugas pendata. Mulai dari data kondisi keluarga hingga kondisi ekonomi.Menurut Ning Ita data dari BPS ini sangat penting, karena data yang diakui validitasnya adalah data dari BPS. Dan untuk membuat suatu kebijakan akan menjadi tepat apabila berdasarkan data yang valid.

"Saya menentukan sesuatu ini harus berbasis data, tidak mau serta mengambil suatu keputusan, dalam perencanaan juga harus berbasis data," tuturnya.

Selain berpedoman padadata BPS, Ning Ita menyampaikan untuk pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai program pemeriksaan kesehatan secara door to door, sekaligus untuk mendata kondisi warga Kota Mojokerto.

Jika pada hari ini Ning Ita telah menyampaikan data sebenar-benarnya, maka ia pun berharap agar warga Kota Mojokerto juga menyampaikan kondisi masing-masing apa adanya saat ditanya petugas sensus.

"Untuk mendapatkan data yang benar saya mohon support dan dukungan seluruh warga Kota Mojokerto agar memberikan data sebenar-benarnya saat disensus oleh petugas BPS," imbunya.

Sebagai informasi pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Pendataan ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia mulai dari 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022 mendatang. Dwi

Tag :

Berita Terbaru

Ketika Ho-Peng Ikut Campur, Singkirkan Fakta Hukum

Ketika Ho-Peng Ikut Campur, Singkirkan Fakta Hukum

Jumat, 21 Agu 2026 07:01 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 07:01 WIB

Oleh: Lansia 70 Tahun, yang Muak Lihat Hukum Diobral 1 .PEMBUKA: SIAPA ITU “HO- PENG”?* Dalam bahasa jalanan “hoping” itu calo. Calo tilang. Calo perkara. Calo…

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

SURABAYAPAGI.com – TULISAN kali ini, saya mau berbagi pengalaman tentang keajaiban. Ketika pasrah datang, ketika putus asa menyelimuti, hanya sebutir semangat y…

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Agnez Mo berhasil mendulang popularitas internasional setelah tampil dalam serial Reacher Season 4. Namanya melambung di sejumlah platform…

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

SURABAYAPAGI.com – WAKIL Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan jemaah umrah di Indonesia setiap tahunnya mencapai 3 juta orang. Satu …

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

SURABAYAPAGI.com - Dilansir dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan persoalan…

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk segera melaporkan profil hutang pemerintah pada pelaksanaan APBN 2025. Pasalnya, laporan…