SURABAYAPAGI, Surabaya - Menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengaku ragu penyelenggaraan Pemilu 2024 terselenggara dengan substantif.
Pernyataan tersebut sangat aneh. Sebab, Mahfud MD seharusnya menjadi representasi pemerintah alias pihak penyelenggara pemilu
Baca Juga: Hakim MK Nilai Sejak Pilpres KPU tak Serius
Menurut saya, seharusnya mantan ketua mahkamah konstitusi tersebut menjamin pemilu terelenggara secara substantif.
Selain itu, say juga menyoroti pernyataan Mahfud MD terkait politik uang yang tidak bisa dihindari dalam pemilihan langsung.
Soal politik uang, hal tersebut adalah bagian dari problem yang harus bisa diatasi oleh pemerintah.
Pemerintah punya tugas penting sebagai penyelenggara pemilu, yakni membuat pemilu berjalan adil dan bersih.
Baca Juga: Ganjar tak Hadir, Sinyal Kuat PDIP Oposisi
Politik uang memang tidak mungkin bisa hilang dengan sistem pemilu di Indonesia.
Saya berpendapat demikian lantaran menurut saya landasan pemilu di Indonesia merupakan demokrasi liberal dan transaksional.
Akan tetapi, paling tidak pemerintah harus bisa meminimalisir terjadinya politik uang tersebut.
Baca Juga: Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang
Dengan demikian, dampak pembodohan politik pada momen pemilihan langsung di Indonesia bisa diperkecil.
Terlebih lagi, cara merekrut petugas pelaksanaan pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, Panwas, sampai petugas penghitungan suara di TPS sarat kepentingan politik peserta pemilu.
Berdasarkan cara merekrut tersebut, menurut saya, politik uang tidak akan bisa dihindari dari kepentingan politik peserta pemilu
(Lewat keterangannya yang dikutip dari laman GenPI.co, Kamis (20 Oktober 2022).
Editor : Mariana Setiawati
