Luhut Klaim E-katalog Ciptakan Lapangan Kerja, Kurangi Korupsi hingga Tingkatkan Penerimaan Negara

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan penggunakan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa opeh pemerintah. Penggunaan e-katalog dinilai memberikan banyak manfaat mulai dari menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan penerimaan negara.

Luhut mengatakan hal tersebut bakal efektif untuk menekan kasus korupsi yang biasa dilakukan lewat proses pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, menurut Luhut, dengan digitalisasi, transaksi lebih transparan dan bisa dimonitor.

"Dan itu ada yang mengamati, tidak ada lagi yang kepala daerah ketangkap korupsi APBD, tidak ada yang korupsi lagi, semua akan pakai e-katalog," ujar Luhut, Minggu (30/10/2022).

Di sisi lain, Luhut menuturkan bahwa e-katalog ini juga akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas kepada masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.

"Belanja pemerintah akan diarahkan menggunakan E-Katalog, ini akan menciptakan lapangan kerja dan ekonomi baru, sehingga akan mengurangi korupsi, mengurangi biaya, dan menaikan penerima negara," ujarnya.

Dengan mengoptimalkan e-katalog, Luhut menambahkan, juga menjadikan kontrol pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri.

"Jadi setiap Rp400 triliun yang bisa kita produksi, itu akan menciptakan 2 juta lapangan kerja dan memberikan pertumbuhan ekonomi 1,72 persen," tuturnya.

Pemerintah menargetkan nilai yang masuk ke E-katalog bisa tembus Rp900 tirliun pada tahun depan, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi dan menumbuhkan ekonomi lebih besar.

"Sistem pengadaan barang dan jasa ini berjalan, sekarang sudah masuk hampir Rp900 triliun, tahun depan saya kira sudah 90 persen kita sudah bisa masuk ke sana," pungkasnya. jk

Berita Terbaru

RI Ikut Negosiasi Tata Kelola Global

RI Ikut Negosiasi Tata Kelola Global

Rabu, 16 Sep 2026 07:47 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 07:47 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan negara-negara berkembang perlu menjadi bagian dari proses p…

Survei, Industri Perbankan Optimistik

Survei, Industri Perbankan Optimistik

Rabu, 16 Sep 2026 07:44 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 07:44 WIB

SURABAYAPAGI.com – Optimisme industri perbankan masih terjaga hingga kuartal III-2026, meski ketidakpastian ekonomi global dan domestik masih membayangi. Hal i…

REKAYASA SISTEMIK MULAI DIBUKA OLEH JPU

REKAYASA SISTEMIK MULAI DIBUKA OLEH JPU

Rabu, 16 Sep 2026 07:43 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 07:43 WIB

Pembaca Yth, Sejak awal saya sudah mencium, saya ini korban rekayasa sistemik. Saya protes ke penyidik dengan akal waras. Protes bahwa saya Bahwa saya tidak…

Aktor Atalarik Syach, tak Dilayani PN Adu ke MA

Aktor Atalarik Syach, tak Dilayani PN Adu ke MA

Rabu, 16 Sep 2026 07:37 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 07:37 WIB

SURABAYAPAGI.com - Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) merespons aduan aktor Atalarik Syach terkait dugaan kejanggalan eksekusi tanah oleh Pengadilan…

Fahd A Rafiq, Politikus Golkar 3x DiOTT KPK

Fahd A Rafiq, Politikus Golkar 3x DiOTT KPK

Rabu, 16 Sep 2026 07:34 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 07:34 WIB

SURABAYAPAGI.com – KPK sudah selesai melakukan gelar perkara atas operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. KPK m…

Wakil Menteri ATR/BPN Bereaksi OTT Suap Pengurusan HGB

Wakil Menteri ATR/BPN Bereaksi OTT Suap Pengurusan HGB

Rabu, 16 Sep 2026 07:29 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 07:29 WIB

SURABAYAPAGI.com – OTT berkaitan dengan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, ditanggapi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan meminta publik menunggu k…