SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah menerima pembayaran kompensasi BBM semester I 2022 sebesar Rp137,62 triliun (termasuk pajak) atau Rp118,62 triliun (tidak termasuk pajak) dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dana tersebut merupakan kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pertalite. Adapun nilainya telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan penugasan distribusi BBM bersubsidi," kata Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resminya, Rabu (2/11/2022).
Nicke mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mengapresiasi pemerintah yang terus melindungi daya beli masyarakat dengan menyediakan BBM Bersubsidi, yaitu JBT Solar dan JBKP Pertalite, meski hal ini menyebabkan beban subsidi dan kompensasi BBM yang relatif besar.
"Kami mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak dan mulai beralih untuk mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain, Nicke mengatakan perseroannya bakal terus mengupayakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi di tengah masyarakat.
Ia menyebut perseroan telah menerapkan penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan pembelian BBM secara langsung di lapangan.
Kendati demikian, dia meminta masyarakat untuk mendaftar Program Subsidi Tepat lewat website guna mengidentifikasi konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut.
Di samping itu, Pertamina juga terus melakukan efisiensi biaya operasional, baik di tingkat holding maupun subholding. Sampai dengan September 2022, realisasi program efisiensi biaya di Pertamina Group telah mencapai US$535,56 juta atau sekitar Rp7,83 triliun.
“Pertamina terus melakukan penguatan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi agar lebih efisien dan optimal dengan dukungan pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
