SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengeluhkan adanya anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun jumlahnya mencapai sebesar Rp 412,08 miliar. Ia juga mengeluh mengenai anggaran kementerian turun sekitar Rp300 miliar pada tahun ini.
"Anggaran 2023 ini turun sekitar Rp 300 miliar. Nah kemudian ini diblokir Rp 412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal," kata Risma dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/2/2023).
Padahal menurutnya, dana yang diblokir termasuk bantuan sosial (bansos). Menurutnya, jika anggaran sudah disetujui DPR mestinya pihaknya bisa langsung menggunakannya.
Risma pun mengaku kesulitan dengan pemblokiran tersebut, padahal pihaknya mengklaim tak pernah berbuat macam-macam. Ia menuturkan telah menyampaikan keluhan tersebut dengan bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Saya sudah sampaikan ke Menkeu [Sri Mulyani], ‘Bu kalau sudah disetujui DPR, mestinya kita bisa jalan.’ Ini termasuk bansos [bantuan sosial] lho kami diblokir Rp400-an miliar ini,” ujarnya.
Namun. Risma mengatakan bahwa dana yang diblokir itu masih belum dibuka hingga saat ini. Ia pun mengeluhkan kondisi ini.
"Nggak ada pak kami macam-macam, susah kami pak, berat ini. Kami sudah sampaikan tapi masih belum dibuka juga. Ini kalau buka blokir, rapat itu harus terus sampe jam 2 malam, tiap hari buka blokir, berat bener," tuturnya.
Pemblokiran anggaran turut memengaruhi kinerja Kementerian Sosial sepanjang tahun lalu. Untuk program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau Pena, misalnya, hanya membukukan realisasi sebesar Rp26,68 miliar atau hanya 52,31 persen dari total anggaran Rp51 miliar.
“Jadi, memang untuk Pena itu karena memang baru dibuka blokirnya 5 Oktober 2022. Yang pertama kalau waktunya mendesak petugas kita juga terbatas, sehingga PENA ini sangat rendah (realisasi) padahal kita udah tiap hari sampai jam 3 pagi, jadi kami pun kesulitan,” jelasnya.
Sebagai informasi Kemensos memiliki anggaran sebesar Rp78,1 triliun pada 2023. Dari jumlah itu, sekitar Rp412 miliar di antaranya masih diblokir oleh Kemenkeu.
Ia pun berharap dana Kemensos dapat segera cair. Hal ini bertujuan agar pihaknya mampu menjalankan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat.
Untuk diketahui, dari total Rp78 triliun anggaran Kemensos pada tahun ini, sebagian besar akan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat.
Dimana Rp74 triliun ditujukan untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sementara anggaran Rp4 triliun dialokasikan untuk bencana, anak, lansia, orang dengan disabilitas, dan orang terlantar lainnya.
Anggaran paling besar dialokasikan untuk Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan nilai sebesar Rp45,1 triliun. Dana ini sedikitnya menjangkau 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selanjutnya, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah anggaran sebesar Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM. jk
Editor : Redaksi
