SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Komisi E DPRD Jawa Timur menemukan fakta menarik saat kunjungan kerja ke Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Selasa (7/3). Ternyata even tahunan Pekan Olahraga Pelajar di DKI Jakarta di support penuh oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga setempat.
Hal ini berbeda dengan Jawa Timur. Dua dinas serupa belum memberikan sinergi maksimal terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar di Jawa Timur.
"Jadi kunjungan tersebut kami bermaksud untuk melakukan studi banding terkait penyelenggaraan olahraga pelajar di DKI Jakarta," ujar anggota Komisi E DPRD Jatim Kodrat Sunyoto, Sabtu (12/3//2023).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jatim ini menambahkan ternyata penyelenggaraan olahraga pelajar di DKI Jakarta ini berjalan dengan baik karena ada dua alasan. Pertama, pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) dilaksanakan secara sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dispora DKI Jakarta melalui UPT PPOP yang bertugas menyelenggarakan pelatihan olahraga bagi pelajar untuk meningkatkan bakat dan prestasi olahraga. "Sedangkan Dinas Pendidikan bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik. Bahkan dua dinas ini juga support anggaran. Kalau SMANOR Jatim kan hanya murni dari Dinas Pendidikan Jatim," jelasnya.
Alasan kedua, besarnya dukungan pemerintah DKI Jakarta, baik berupa anggaran, SDM maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Kodrat mengungkapkan untuk PPOP mendapatkan anggaran 2023 senilai Rp70 miliar lebih. "Sedangkan untuk KONI mendapatkan anggaran senilai Rp270 miliar lebih. Untuk SDM PPOP sebanyak 59 tenaga ahli, mulai dari dokter, perawatan umum, terapis, ahli gizi, psikolog dan lainnya. Untuk sarana dan prasarana berupa sport center untuk pembinaan dan pengembangan 22 cabang olahraga," katanya.
Politisi Partai Golkar mengaku tidak heran jika DKI Jakarta selalu menjadi juara umun atau minimal tiga besar karena dua alasan tersebut. Kodrat mengaku Komisi E DPRD Jatim mengharap kepada pemprov Jatim untuk memperbaiki SKO. “Karena memang bedanya di Jatim dan DKI Jakarta ya itu. Terkait pelatih, DKI Jakarta juga sangat perhatian. Karena ini juga menjadi salah satu penentu prestasi pelajar," katanya.
Kodrat berharap untuk meningkatkan potensi atlet pelajar dan prestasi olahraga di Jatim, memang sangat perlu untuk ditingkatkan alokasi anggaran olahraga di Jatim.
Namun kebijakan penambahan anggaran haruslah didasarkan pada perencanaan yang matang yang memang perlu ditingkatkan. "Seperti anggaran revitalisasi sarana prasarana olahraga di SMANOR, hal ini karena keterbatasan anggaran Jatim yang hanya mencapai Rp28,3 Triliun. Sedangkan APBD DKI Jakarta sebesar 83,7 Triliun tahun 2023," terangnya.
Kodrat mengatakan dalam kunjungan tersebut diketahui penyelenggaraan SKO membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar. Namun demikian, lanjut Kodrat, terdapat beberapa atlet pelajar yang berprestasi yang kadangkala mutasi ke daerah lain. "Dalam rangka mencegah hal tersebut, apakah Pemerintah DKI Jakarta membuat kontrak dengan atlet pelajar dan apa saja klausul yang diatur didalamnya. Ini yang ingin kami ketahui," katanya. rko
Editor : Moch Ilham
