Meski Diguncang Dugaan Transaksi Janggal Rp 300 Tiliun di Kemenkeu dan Kasus Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo serta Dua Kapala Bea Cukai Jogja dan Makasar
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meski digoda oleh anak buahnya dan digoyang eksternal, penampilannya tetap tegar. Bahkan informasi soal dana Rp 300 triliun dari PPATK dan Menko Polhukam Mahfud MD, sampai Minggu (13/3/2023) terus dikejar kebenarannya.
Dana sebesar itu diduga transaksi janggal sebesar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani kala bertemu dengan Menko Polhukam, Mahfud Md.
Menkeu bahkan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberi penjelasan kepada masyarakat terkait temuan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun . Ini agar informasinya tidak simpang siur.
Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya @smindrawati, disampaikan Sri Mulyani menegaskan, hingga Minggu (13/3) pihaknya belum menerima data dari PPATK menyangkut persoalan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun tersebut.
Ia mengatakan informasi yang telah diterimanya saat ini baru berupa daftar dari kasus-kasus PPATK secara keseluruhan tanpa nominal rupiahnya dan tanpa keterangam pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berbeda dengan yang telah diterima oleh Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan aparat penegak hukum.
"Sampai siang ini saya belum pernah menerima data dari PPATK. Informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu/Kemenkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke APH (Aparat Penegak Hukum)," kata Sri Mulyani, dikutip Minggu (12/3/2023).
Menugaskan Wakil Menkeu
Sri Mulyani menyebut akan menindaklanjuti kabar transaksi janggal 300 triliun bersama Ivan. Ia juga sudah menugaskan Wakil Menteri Keuangan, Irjen Kemenkeu, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai menyangkut ini.
Terkait temuan PPATK soal Kementerian Keuangan, Sri Mulyani meyakinkan pihaknya pasti menindaklanjuti. Ia juga menyebut akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.
"Kami sampaikan sepanjang di Kementerian Keuangan saya akan meyakinkan kami pasti akan tindaklanjuti. Kalaupun mentok nanti saya lapor ke Pak Mahfud, pak ini saya sudah mentok saya nggak bisa lewat dari sini," terangnya.
Dalam kesempatan itu ia juga membahas soal transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang terendus sejak 2013. Menurutnya Kementerian Keuangan baru menerima laporan dari PPATK pada 2019.
"Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan Pak Mahfud Md sejak 2013 informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Sabtu (11/3/2023).
Tentang rinciannya adalah empat surat mengenai Rafael Alun Trisambodo. Surat tersebut menyangkut transaksi antara Rp 50-150 juta.
"Empat surat mengenai saudara RAT. Empat surat dari PPATK menyangkut transaksi antara Rp 50 juta sampai Rp 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik," lanjutnya.
Menurutnya, Menko Polhukam Mahfud Md sebagai Ketua Dewan Pengarah Tindak Pencucian Uang mendapat informasi lebih lengkap dan detail, sementara Kementerian Keuangan tidak. Ia menyebut hal ini akan menjadi evaluasi.
Buka-bukaan Data
"Poin saya pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah Tindak Pencucian Uang mendapat informasi lengkap dan detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi itu jadi evaluasi bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan ke PPATK langsung kepada pak Mahfud dan instansi aparat penegak hukum," pungkasnya.
Mengenai Rp 300 triliun, sampai kini saya tidak mendapatkan informasi Rp 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sabtu.
Ia meminta kepala PPATK Ivan Yustiavandana buka-bukaan soal data tersebut. Pasalnya surat dari PPATK yang diterima Kemenkeu tidak memuat angka rupiah.
Oleh karena itu, agar tidak simpang siur Sri Mulyani meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk segera memberi penjelasan menyangkut data tersebut ke masyarakat.
"Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tersebut ke masyarakat agar tak simpang siur," katanya.
Sebelum meminta penjelasan ke Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menkeg Sri Mulyani malah mengadakan konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud Md di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).
Mengaku Belum Lihat Angkanya
Sri Mulyani mengatakan, dirinya sudah mengontak Ivan dengan seizin Mahfud Md. Ia pun meminta PPATK untuk menyampaikan secara jelas siapa saja pihak yang terlibat.
"Nanti saya sudah kontak pak Ivan, seizin pak Mahfud juga, pak Ivan Rp 300 triliun itu seperti apa mbok ya disampaikan saja secara jelas kepada media siapa-siapa saja yang terlibat," terangnya.
Ia pun menyebut ingin mengetahui siapa saja yang terlibat dalam transaksi Rp 300 triliun, sehingga pembersihan di Kementerian Keuangan jadi lebih cepat.
"Saya juga ingin tahu supaya tahu siapa saja yang terlibat sehingga pembersihan kita jadi cepat. Jadi informasi Rp 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum lihat angkanya, datanya, sumbernya transaksi apa saja yang dihitung, siapa saja yang terlibat," ujarnya. n erc/jk/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
