SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2022. Hal tersebut terlihat dalam sidang paripurna di DPRD Jatim yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Jatim, Kusnadi serta dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (17/5/2023).
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan sembilan fraksi di DPRD Jatim disimpulkan dalam laporan atau pendapat fraksi (PA) menerima dan menyetujui LKPj Gubernur tahun anggaran 2022. “Terima kasih kepada pansus LKPj yang juga melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi. Dan catatan serta rekomendasi dari seluruh fraksi di DPRD Jatim bisa dijadikan perhatian oleh Gubernur Jatim untuk memperbaiki LKPj pada tahun berikutnya,” kata Kusnadi.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hari Putri Lestari mengatakan menerima dan menyetujui LKPj Gubernur Jatim tahun 2022. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan gubernur Jatim untuk memperbaiki kinerja kedepannya. Agar kinerja Pemprov Jatim lebih terpacu menjadi lebih baik lagi di tahun 2023.
“Fraksi PDI Perjuangan memandang kebijakan yang terstruktur, sistemik dan komprehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik adalah sangat penting. Semoga LKP Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2022 ini benar-benar menjadi bahan pijakan berkualitas untuk ikhtiar kita bersama demi kemaslahatan warga Jawa Timur,” katanya.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Muhammad Bin Mu’afi Zaini memberikan apresiasi atas kinerja Provinsi yang mampu menggerakkan potensi daerah sejak mengakhiri masa covid-19 hingga implementasi APBD tahun 2022. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat mampu bertumbuh dan pelayanan publik terus meningkat. “Kami berharap peningkatan berbagai indikator tersebut telah dicapai signifikan, secara riil dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat,” terang pria yang akrab disapa Gus Mamak ini.
Ia melihat Kapasitas besaran APBD setiap tahun harus dapat digunakan sebesar-besarnya mendanai berbagai urusan Pemerintahan secara efektif baik nilai output maupun outcomenya. Karena itu, aspek perencanaan tidak bisa hanya diatas meja tanpa melihat fokus kebutuhan di lapangan. Pada P-APBD Tahun Anggaran 2022 , total belanja daerah sebesar 33,6 trilyun lebih, dapat direalisasi 31,5 trilyun ( 93,76%). “Kajian dan analisa kritis dari pansus LKPJ Gubernur terhadap banyak hal dilakukan untuk perbaikan kinerja Pemerintahan kedepan dan mendapat perhatian lebih serius oleh Pemerintah Provinsi,” terang Gus Mamak.
Sedikit Catatan dari FPG, kapasitas APBD tahun 2022 didistribusi hingga +/- 60% untuk Belanja Operasional, perlu efisiensi untuk memperbesar Belanja modal untuk sasaran program prioritas. Dalam komponen belanja operasional terdapat belanja yang sifat penggunaannya fleksibel yang senyatanya perkenaannya terkadang kurang efektif. “Besaran Silpa juga indikasi lebih besar dibanding tahun 2021, mengindikasikan kendali perencanaan yang belum efisien,” sebut politisi asal Sampang Madura ini.
Sementara itu, Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M H Rofiq mengatakan Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur dapat menerima dan menyetujui Rekomendasi Panitia Khusus Pembahas untuk menjadi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2022. Dengan disertai beberapa catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan di atas guna menjadi perhatian dan tindak lanjut dari Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun berjalan, dan tahun berikutnya.
Adapun catatannya, yaitu pertama melakukan reorientasi arah kebijakan Gubernur kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah agar apa yang telah digariskan benar benar secara nyata diimplementasikan. “Kami berharap terjadi harmonisasi dalam setiap pelaksanaan program, dan kegiatan sehingga tidak terkesan parsial,” pungkasnya. rko
Editor : Moch Ilham
