SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dua pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, resmi sudah ke KPU mendaftar capres dan cawapres Pilpres 2024.
Keduanya tercatat pendaftar capres dan cawapres Pilpres 2024 pertama dan kedua.
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, diusung partai koalisi dari Nasdem, PKB dan PKS.
Setelahnya, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD , diusung partai koalisi PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo.
Sementara Koalisi Indonesia Maju atau KIM belum mendaftar, karena belum menentukan pendamping bakal cawapres Prabowo Subianto. Ini catatan saya hingga hari pertama pendaftaran capres-cawapres dibuka, Kamis, (19/10/2023).
Saya belum tahu kapan koalisi genuk ini mendaftar capres dan cawapresnya.
Partai Gerindra mengatakan sosok wakil itu akan diungkap jelang paslon didaftarkan ke KPU
Sampai kemarin, poros koalisi yang mengusung Prabowo Subianto, belum diketahui kapan akan melakukan pendaftaran. Bahkan, koalisi tersebut juga belum mengumumkan bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo.
Apa penyebab bakal cawapres Prabowo belum diumumkan? Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai ada tiga penyebab Prabowo belum mengungkapkan pasangannya di Pemilu 2024.
"Kemungkinan pertama, bisa jadi situasi internal cukup pelik pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kepala daerah (jadi capres-cawapres di usia belum 40 tahun), ujarnya Arya mengatakan, respons publik yang tidak positif terhadap putusan tersebut membuat internal partai pendukung Prabowo masih belum memutuskan cawapres.
Menurutnya, Partai Gerindra masih ingin mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Kemudian PAN masih mendorong Erick Thohir. Sedangkan Partai Golkar menyodorkan Airlangga Hartarto.
"Kedua, anggota koalisi belum konklusif untuk memutuskan siapa yang akan ditetapkan sebagai cawapres," ujar Arya.
Dia menilai, partai pengusung Prabowo memiliki kekuatan relatif merata. Ini membuat setiap partai ingin mengusung calon masing-masing sehingga belum terbentuk kesepakatan. Alasan ketiga, kata Arya, partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih menghitung elektabilitas para tokoh yang akan disandingkan dengan Prabowo. Jika rendah, bisa diganti. Arya menduga, koalisi Prabowo masih menunggu kepulangan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Erick Thohir.
Mereka saat ini sedang berkunjung ke China dan Arab Saudi. Kunjungan tersebut untuk menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation ke-3 di Beijing dan KTT pertama ASEAN Gulf Cooperation Countries (GCC) di Riyadh. "Kenapa menunggu? Karena Pak Zulhas ketua umum dan anggota koalisi, Pak Erick salah satu calon yang digadang, dan Pak Jokowi juga berpengaruh dalam koalisi itu," jelasnya.
Arya menilai keputusan Prabowo, belum mengumumkan cawapres tidak akan berdampak di Pemilu 2024. Sebaliknya, koalisi pengusung Prabowo justru memiliki keputusan lebih kuat. Tesis Arya Fernandes, untuk momen jelang pendaftaran ada benarnya. Tapi saat kampanye berlangaung tesis itu bisa tak manjur.
***
Mulai hari pertama, publik tentu bisa berpersepsi positif terhadap pasangan capres-cawapres yang sudah mendaftarkan diri pada hari pertama. Publik bisa menilai pasangan yang mendaftarkan diri lebih awal menunjukkan inisiatif, kesiapan, punya perencanaan teratur, dan ada kesepakatan antarpartai pengusung. Sebaliknya, pasangan yang mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir bisa dipersepsikan oleh publik belum siap dari segi administrasi sampai kesepakatan di antara partai politik koalisi gemuk.
Nah, persepsi publik terhadap koalisi gemuk bisa terbentuk dari akumulasi penyebaran opini tiap anggota koalisi. Terutama oleh elite PAN ketimbang Partai Golkar.
Keterangan elite PAN soal kebijakan koalisi bisa menyebabkan masyarakat mengasumsikan bahwa opini elite PAN memang sebuah kebenaran walaupun belum tentu. Ini karena tiap individu di masyarakat ada yang berpikir kritis.
Dalam catatan jurnalistik saya, Anies Baswedan bisa dipersepsikan capres yang punya record kelola politik identitas. Cak Imin, cawapres yang bisa dipersepsikan kudeta posisi Gus Dur di PKB. Capres Ganjar juga tak bisa berkilah ia pernah jadi saksi bagi bagi angpou kasus e-KTP. Lalu cawapres Mahfud Md, dipersepsikan pendekar hukum yang tegas dan tak kompromi.
Catatan jurnalistik saya, hal yang menarik adalah persepsi tentang capres Gerindra Prabowo.
Secara sosial, Prabowo tak bisa membantah recordnya sebelum jadi Menhan pemerintahan Jokowi. Prabowo Subianto, putra begawan ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo. Ia pernah menjadi mantu mantan Presiden Soeharto. Ia juga tokoh sentral Partai Gerindra. Ini persepsi publik.
Termasuk ada persepsi tentang sifat temperamen Prabowo. Ia pernah marah besar kepada almarhum Presiden BJ Habibie. Ini terjadi saat krisis politik dan ekonomi pada 1998. Saat itu Habibie mencopot jabatan Prabowo sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 23 Mei 1998. Pencopotan itu persis satu hari setelah Habibie dilantik menjadi presiden menggantikan Soeharto.
Ketegangan ini dikisahkan oleh Letjen (Purnawirawan) Sintong Hamonangan Panjaitan, dalam bukunya, 'Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando', yang terbit pada 2009-lagi-lagi tidak ada kaitannya untuk menjegal Prabowo.
Ia menulis, Prabowo dicopot karena Habibie menerima laporan adanya pergerakan pasukan Kostrad dari daerah menuju Jakarta, tanpa sepengetahuan Panglima ABRI (TNI) waktu itu, Jenderal Wiranto, pada 22 Mei 1998.
Juga ada narasi skandal Tim Mawar, sebuah kelompok dalam Grup IV Sandi Yudha di tubuh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) saat ia pimpin. Tim ini dipersepsikan yang bertanggung jawab atas penculikan 23 aktivis demokrasi sepanjang 1997-1998.
Prabowo pada akhirnya memang dipecat dari kedinasan TNI secara tidak terhormat, tapi di persidangan ia tidak terbukti terlibat atau memerintahkan penculikan secara langsung-sebuah keganjilan yang dipaksakan untuk dipercaya publik. Belakangan, dalam Arsip Keamanan Nasional (NSA), ada dokumen rahasia Amerika Serikat tertanggal 7 Mei 1998 yang dirilis 2018. Dokumen ini mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang menghilang, disebutkan; "Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto."
***
Sebagian generasi milenial (lahir 1980-1995), apalagi Gen Z (1995-2012) can't relate ada yang baca dan tidak dengan catatan hitam sosok Prabowo.
Saya yang lahir dalam generasi milenial, tahu sosok Prabowo dari buku dan gogling.
Ada rekam jejak hitam selama berkarir di militer.
Soal layak tidaknya ia jadi presiden pilpres 2024, rakyat yang menentukan.
Pendeknya, cukup banyak jejak digital arogansi yang merujuk pada periode kampanye Pilpres 2014 dan 2019 .
Saya tak tahu bagaimana ia sekarang dalam memilih cawapesnya. Terutama pasca "dieliminasinya" Gibran ditengah gejolak opini pasca putusan MK.
Apakah Prabowo, pilih Erick Thohir, Airlangga Hartarto atau Yusril Izha Mahendra.
Bila Airlangga Hartarto, "dipinggirkan" oleh usulan PAN, bisa jadi Ketum Partai Golkar absten atau mundur dari Koalisi Indinesia Maju (KIM).
Momen Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) Jumat (21/10) bisa jadi semacam "pressure" kekuatan Airangga dengan DPD ae Indonesia. Ia oleh Konggres partai Golkar direkomensasikan jadi capres. Momen ia bergabung dengan KIM tidak akan disia-siakan. Posisi bacawapres masih lebih terhormat ketimbang hanya sebagai "suporter" Erick Thohir atau Yusril Izha Mahendra .
Catatan jurnalistik saya, pasca "tergusurnya" Gibran, Prabowo tengah memilah milah sosok elite yang bisa memperkuat perolehan suaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki jumlah pemilih besar. Ia pasti berhitung dengan kekuatan Cak Imin dan Prof Mahfud, di dua propinsi ini dikenal kantong kaum Nahdliyin dan nasionalis.
Detik-detik menjelang penutupan pendaftaran capres-cawapres 2024 tanggal 25 Oktober,
Prabowo bisa berharap cemas, "Jangan sampai koalisi berslogan KIM malah tidak maju", gegaran berebut posisi bacawapres.
Ini persepsi publik yang saya serap dari sebagian masyarakat di Surabaya, Semarang dan Yogya. Termasuk warga Madura yang tahun 2014 dan 2019, Prabowo mendulang suara signifikan. Kehadiran Prof Mahmud tretan asal Sampang, diprediksi bisa mendegradasi suara Prabowo. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
