.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyatakan keheranannya dengan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengaku jika isu penundaan Pemilu dan isu 3 periode tak diperintah oleh siapapun. Djarot merasa heran jika ide itu berasal dari diri Bahlil sendiri.
"Oh. Ya bagus, termasuk idenya sendiri Pak Luhut, idenya sendiri Pak Airlangga, idenya sendiri Cak Imin, terus Zulhas. Idenya sendiri kok banyak banget," ujar Djarot bernada tanya usai diskusi Ganjar Center, di kawasan Matraman, Jakarta Timur, kemarin.
Juga kabar Bahlil jadi Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Kabar ini disampaikan Ketua Bappilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, usai mengantar Prabowo-Gibran daftar ke KPU.
Kabar itu dibantah staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa. Mantan presenter TV ini memberikan klarifikasi soal isu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Wakil Ketua TPN Prabowo-Gibran.
Tina membantah kabar tersebut. Menurutnya, Bahlil tidak menjadi bagian dari TPN Prabowo-Gibran.
"Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan ini kami perlu mengklarifikasi bahwa Bapak Bahlil Lahadalia tidak menjabat seperti yang dimaksud," kata Tina kepada wartawan.
"Dan beliau juga tidak bersedia untuk terlibat secara resmi dalam TKN," tambah dia.
Kritik Partai Golkar
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Jerry Sambuaga mengkritik pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengaku siap menjadi ketua umum Partai Golkar. Padahal, Bahlil sebelumnya pernah mengaku bukan kader partai lagi.
Jerry Sambuaga menambahkan, jika Bahlil memang kader Partai Golkar, seharusnya Bahlil mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Bukan malah seakan memanfaatkan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Anak Kuli Bangunan
Kementerian Investasi/BKPM - Bahlil Lahadalia adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ia, lahir di Maluku Utara.
Ia lahir dan mengenyam pendidikan di Maluku, dari SD N 1 Seram Timur hingga SMP N 1 Seram Timur sebelum pindah ke Fakfak, (tempat ayahnya berasal) untuk melanjutkan ke SMA YAPIS Fakfak. Ia memutuskan untuk belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura, sebuah perguruan tinggi swasta lokal.
Bahlil Lahadalia adalah anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan ibu sebagai tukang cuci. Dengan adanya keterbatasan tersebut, membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh.
Pada tahun 2003, namanya terdaftar di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke pengurus pusat. Setelah memiliki berbagai pengalaman dalam organisasi dan memiliki pekerjaan bergaji tinggi, Bahlil memutuskan keluar dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaannya sendiri. Inilah awal mula kesuksesan pria asal Papua ini.
Pada tahun 2015, kariernya sebagai pengusaha semakin lengkap saat Munas Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), peserta memilihnya menjadi Ketua Umum HIPMI untuk periode 2015-2018.
Isu Penundaan Pemilu Bahlil
Soal Logika Bahlil Lahadalia, Djarot membalikkan pertanyaan, jika anggota DPR diberi usulan untuk perpanjangan masa jabatan dua tahun, tentunya anggota DPR akan setuju.
"Coba tanya anggota DPR, mau nggak diperpanjang dua tahun? Ya senanglah. Ya mau lah, iya nggak? Ya wajar dong. Nggak usah kampanye-kampanye lagi kan diperpanjang dua tahun. Tapi kan itu nggak bisa," jelasnya.
"Artinya apa? Terorganisir dengan rapih, tapi statement-statement itu, itu juga kita cermati dan kami jaga. Selalu hasil kajian dari kami, itu kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan untuk dilakukan sidang," sambungnya.
Djarot kemudian menyinggung pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 3 capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Djarot mengatakan jika pertemuan itu berbeda urusan dengan masalah isu penundaan Pemilu, seperti yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Isu Tiga Periode Bahlil
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bicara soal isu tiga periode kini dibahas lagi oleh PDIP. Dia merespons dengan menceritakan soal awal mula munculnya isu penundaan Pemilu.
"Ada di media itu bicara tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya yang ngomong tentang isu penundaan pemilu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia," ucapnya pada kata sambutan Deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater, Sabtu (28/10).
"Kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa," sambungnya.
Bahlil Tanpa Diperintah Siapapun
Bahlil mengatakan dirinya menyampaikan hal itu tanpa diperintah siapapun. Dia mengatakan dirinya hanya menyampaikan ide.
"Dan saya benar-benar tidak diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei di era pandemi," ucapnya
"Kalau ide saya itu bagus silakan, bagus, silakan diikuti, yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan jangan dilakukan," tambahnya.
Djarot Merasa Heran
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat merespons Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengaku jika isu penundaan Pemilu dan isu 3 periode tak diperintah oleh siapapun. Djarot merasa heran jika ide itu berasal dari diri Bahlil sendiri.
"Oh. Ya bagus, termasuk idenya sendiri Pak Luhut, idenya sendiri Pak Airlangga, idenya sendiri Cak Imin, terus Zulhas. Idenya sendiri kok banyak banget," ujar Djarot usai diskusi Ganjar Center, di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).
"Kalau saya ini kan orangnya selalu berpikir positif ya, bahwa pertemuan hari ini dengan para kandidat ya, itu guna memastikan. Itu berbeda urusannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto tentang masalah penundaan itu ya," ungkapnya.
Djarot menilai ada upaya-upaya penundaan Pemilu tersebut. Hal itu, kata Djarot terlihat ketika adanya menteri-menteri yang menyebut perlu adanya kajian penundaan Pemilu.
"Dan itu juga sudah diakui kan memang ada upaya-upaya untuk menunda ya. Ingat loh saya ini di Badan Pengkajian MPR, yang ditugaskan waktu itu untuk mengawal agar haluan negara, GBHN itu masuk menjadi Tap MPR. Sehingga waktu itu ditugaskan untuk melakukan amendemen, kajian ya, amendemen terbatas, saya garis bawahi, amendemen terbatas, khusus di pasal 3," papar dia.
Diperintah bu Ketua Umum
"Tetapi begitu ada berbagai macam informasi yang disampaikan terlebih dahulu oleh beberapa menteri, bahwa perlu dikaji penundaan Pemilu, artinya apa? Artinya itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan amendemen UUD 1945 khususnya pasal 7 tentang periodisasi masa Presiden," sambungnya.
Namun, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta untuk berhenti berbicara terkait amandemen. Sebab, kata Djarot, hal itu dapat menjadi pintu masuk bagi masalah-masalah yang lain.
"Oleh sebab itu, setelah ramai-ramai seperti itu, saya diperintah oleh bu Ketua Umum setop, setop, tidak usah lagi berbicara masalah amendemen terbatas, karena berbahaya dan bisa dijadikan pintu masuk, merembet ke pasal-pasal yang lain. Makanya kita setop," tuturnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
