SURABAYAPAGI.COM, Semarang - Gedung Kemendikbudristek, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, di obok-obok KPK, Selasa (30/7/2024). Sidak ini terkait dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa baru (PMB). Mengingat saat ini banyaknya aduan masyarakat.
"Jadi sebagaimana diketahui penerimaan mahasiswa baru dari beberapa tahun yang lalu termasuk terakhir tahun 2022 kita melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap penerimaan mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi, ternyata di tahun-tahun berikutnya 2023 dan 2024 ini masih banyak keluhan dari masyarakat," kata
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Selasa sore (30/7).
Tempat-tempat yang Sidak
Ghufron mengungkapkan, tempat-tempat yang dilakukan sidak yakni di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) dan di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek.
"Serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah," tambahnya.
Namun demikian, Ghufron tidak mengungkap lebih detail soal 2 perguruan tinggi yang disidak tersebut. Dia hanya menyebut bahwa 2 perguruan tinggi itu merupakan sampel yang dipilih secara acak.
Berdasarkan informasi , 2 perguruan tinggi yang disidak KPK itu adalah Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.
Ghufron menjelaskan, sidak ini dilakukan dengan cara mengambil data penerimaan mahasiswa baru 2024 dari masing-masing tempat dimaksud.
Memberikan Efek Kejut
"Data yang diperoleh dalam sidak tersebut akan dilakukan analisis oleh tim KPK, dan langkah-langkah perbaikan yang akan dibahas bersama dengan Kemendikbudristek. Di mana sidak ini bertujuan untuk memberikan efek kejut kepada instansi atau unit kerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai langkah perbaikan ke depan," jelas Ghufron.
"Oleh karena itu KPK pada hari ini tanggal 30 Juli melakukan kegiatan inspeksi mendadak terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi sebagai bagian dari penyelenggaraan monitoring pelayanan publik," tambahnya.
Sidak dilakukan di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3 dan juga di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek.
"Di mana sidak ini untuk memberikan efek kejut kepada instansi atau unit kerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai langkah perbaikan ke depan. Jadi ini untuk memastikan supaya identifikasi masalahnya objektif maka kami melaksanakan sidak, yang sidaknya itu tidak disampaikan lebih dahulu tapi dilakukan secara mendadak," ujarnya.
Mengambil Data-data
Ghufron menyebut pihaknya mengambil data-data yang diperlukan. Dia menyebut sidak ini dilakukan kerja sama dengan Kemendikbudristek dan kemudian duduk bersama jika ditemukan adanya dugaan korupsi.
"Dengan mengambil data penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 ini. Data yang peroleh tersebut akan dilakukan analisis oleh tim KPK dan langkah-langkah perbaikannya akan dibahas bersama dengan Kemendikbudristek," katanya.
"KPK dan Mendikbud telah sepakat, dan karenanya sidak ini sidak yang dilaksanakan bersama-sama, untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum perbaikan dalam sektor pendidikan. Di mana kegiatan ini dilatarbelakangi masih adanya pengaduan, walaupun kami telah melakukan OTT tahun 2022 pengaduan dalam penerimaan mahasiswa baru sebenarnya juga banyak yang siswa tapi karena levelnya lebih banyak di daerah kami serahkan ke inspektorat ataupun ke korsup," katanya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
