SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mojokerto menggelar konferensi pers terkait kinerja APBN Lingkup Wilayah Mojokerto Raya sampai dengan 30 September 2024, di aula lantai II Kantor KPPN Mojokerto, Kamis (31/10/2024).
Kegiatan yang di ikuti oleh seluruh mitra kerja KPPN di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto ini bertujuan untuk melakukan publikasi sekaligus edukasi kepada masyarakat atas penggunaan keuangan negara.
Kepala KPPN Mojokerto, Junaedi mengatakan, kinerja APBN pada KPPN Mojokerto sampai dengan kuartal ketiga tahun 2024 tumbuh positif.
"Namun masih terdapat jenis pendapatan yang mengalami kontraksi yaitu pendapatan pajak lainnya dan PNBP lainnya, masing-masing sebesar -6,74 persen dan -7,51 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," jelasnya.
Masih kata Junaedi, kondisi fiskal secara umum di KPPN Mojokerto masih terjadi defisit anggaran sebesar - Rp 3.797,18 M, tercapai 78,55 persen dari target Rp -4,834,12 M, YoY (10,64 persen).
"Rinciannya, pendapatan negara tercapai Rp 1,139,36 milyar atau71,52 persen dari target Rp 1,593,10 milyar. Sedangkan belanja negara tercapai Rp Rp 4.936.54 milyar atau 76,81 persen dari target Rp Rp 6,427,22 milyar," jelasnya.
Terkait kinerja APBN per Kabupaten atau Kota di lingkup wilayah kerja KPPN Mojokerto Raya, Junaedi menerangkan, untuk Kota Mojokerto tercapai 73,0 persen, Kabupaten Mojokerto 76,8 persen dan Kabupaten Jombang 78, 2 persen.
Rinciannya, Kota Mojokerto total satker 12 pada 8 KL yang belum terealisasi sebesar Rp 195,02 milyar. Kabupaten Mojokerto dari 52 satker di 10 KL belum terealisasi sebesar Rp.788,83 milyar dan Kabupaten Jombang dari 39 satker di 9 KL belum terealisasi Rp 503,25 milyar.
"Kita akan lakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan optimalisasi dan pencapaian target belanja negara. Diantaranya dengan intens melakukan koordinasi dengan satker dalam mendorong pelaksanaan akselerasi belanja pemerintah," pungkasnya. Dwi
Editor : Redaksi
