SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dalam perkara sengketa lahan seluas sekitar 16 hektare yang melibatkan mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, melalui PT Hadji Kalla.
Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar tersebut dibacakan pada 12 November 2026. Dalam perkara ini, PT Hadji Kalla berada di pihak yang dimenangkan.
Mengutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar, putusan itu dibacakan Kamis (12/11).
“Status Putusan: Tidak Dapat Diterima,” demikian dikutip dari laman tersebut.
Pada amar putusan ditulis, dalam eksepsi majelis hakim ‘Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat’. Kemudian pada pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya telah menunggu putusan tersebut sejak perkara mulai bergulir pada Desember 2025.
“Alhamdulillah, pada 12 November kemarin perkara ini sudah diputus dan kita dimenangkan,” kata Hasman, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (19/11).
Dia menjelaskan, sengketa tersebut berkaitan dengan bidang tanah seluas kurang lebih 16 hektare yang secara fisik berada di depan kantor PT Trans Kalla Makassar.
Menurut Hasman, salah satu pertimbangan dalam persidangan adalah gugatan PT GMTD dinilai kabur atau obscuur libel. Hal itu, katanya, berkaitan dengan ketidaksesuaian batas-batas tanah yang dicantumkan dalam gugatan dengan kondisi fisik objek sengketa di lapangan.
Perbedaan tersebut, kata dia, terlihat ketika majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah.
“Antara gugatan yang ditujukan PT GMTD dengan fakta di lapangan setelah dilakukan peninjauan setempat itu berbeda, khususnya pada batas sebelah timur,” ujarnya.
Selain persoalan batas tanah, Hasman juga mempersoalkan dasar kepemilikan lahan yang digunakan PT GMTD. Dia menyebut pihaknya menemukan perbedaan data persil dalam dokumen kepemilikan kedua belah pihak.
Dia menerangkan PT Hadji Kalla memperoleh tanah tersebut dari Andi Ijo Karaeng To Lalua berdasarkan persil 50. Sementara itu, PT GMTD disebut menggunakan dokumen yang bersumber dari Bunta Karaeng Mandalle dengan persil 40.
Hasman mengklaim pihaknya menghadirkan buku letter C dari kecamatan ke dalam persidangan. Berdasarkan keterangan sekretaris camat yang dihadirkan sebagai saksi, data persil 40 yang digunakan dalam dokumen tersebut tidak ditemukan dalam administrasi pertanahan setempat.
“Data persil 40 itu tidak ada atau tidak terdaftar di kantor kecamatan. Karena itu, kami menduga data yang digunakan tersebut tidak benar. Persoalan ini nantinya masih akan kami tindak lanjuti melalui proses pidana,” jelasnya.
Hasman juga mengungkapkan adanya bukti yang menurutnya menunjukkan pihak GMTD pernah menawarkan untuk membeli bidang tanah milik PT Hadji Kalla.
Dia menilai tawaran tersebut menjadi salah satu fakta yang dipersoalkan dalam persidangan, terutama karena kemudian muncul klaim kepemilikan atas tanah yang sama melalui pihak lain.
“Sebenarnya di mana Pak James Riady ini sudah menawarkan bidang tanah milik PT Hadji Kalla, mereka mau beli pada waktu itu. Kan lucu dia mau beli baru kemudian ternyata disertifikatkan tanah itu dan tidak melalui PT Hadji Kalla membelinya sama orang lain. Ya. Nah, ini ada bukti yang menerangkan bahwa dia mau beli. Nah, kalau dia mau beli berarti kan dia akui milik Kalla, belakangan dia beli ke orang lain yang tadi itu yang persilnya tidak benar,” terangnya.
Menurut Hasman, majelis hakim juga mempertimbangkan persoalan kurangnya pihak dalam perkara tersebut.
“Sehingga oleh pengadilan menilai bahwa dengan begini itu harus diuji, sehingga bahwa dia harus kekurangan pihak di dalam perkara ini. Oleh karenanya, ya, tentu, dengan kondisi fakta yang terjadi dalam persidangan seperti itu, sebetulnya,” katanya.
Sementara itu, GMTD, perusahaan terbuka yang lahir atas prakarsa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu dengan mandat pembangunan Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa sertifikat atas tanah milik perseroan seluas 163.262 m di kawasan Tanjung Bunga tetap utuh.
Landasan hukum kepemilikan GMTD, yang didukung oleh sejarah pertanahan selama lebih dari lima dekade, serangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh pengadilan, tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026.
Tidak satu pun amar putusan pengadilan tersebut menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, GMTD membantah keras klaim kemenangan yang disampaikan pihak Kalla dalam konferensi persnya.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said, Direktur Utama GMTD.
“Tidak satu pun amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut menyatakan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah seluas 16,3 hektare yang menjadi objek perkara,” tegas Ali. msr,erx
Editor : Redaksi