SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Segala upaya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Pemkab Lamongan, salah satunya menghadirkan pembayaran pajak secara non tunai atau cashless pembayaran pajak Daerah tahun 2025.
"Dengan menggunakan elektronisasi akan mengurangi plot dari tangan ke tangan. Dengan ini pembayaran langsung tercatat dengan baik, bisa dianalisis, dan diimplementasi secara cepat dengan tindakan-tindakan yang harus kita lakukan," kata bupati Yuhronur Efendi dalam sosialisasi digitalisasi dan bulan patuh pembayaran pajak daerah tahun 2025, di Aula Gajah Mada Lantai 7 Pemkab Lamongan, Selasa (4/3/2025).
Disebutkannya, di bidang keuangan, Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi di berbagai bidang, mulai dari penyusunan anggaran, pengelolaan pendapatan, hingga penatausahaan keuangan daerah.
Sementara, pada pengelolaan pendapatan transaksi teknologi informasi diterapkan dalam elektronisasi transaksi pemerintahan daerah (ETPD). Kata Pak Yes, ETPD ini memberikan dampak positif pada jaminan asuransi status deliver.
Tidak hanya itu, penggunaan ETPD memberikan kemudahan dalam administrasi. Karena validasi pajak, prosedur pelaporan, dan pembayaran dilakukan secara digital melalui qris, mobile banking, VR, hingga lainnya.
Pak Yes berharap, sosialisasi digitalisasi dan bulan patuh pembayaran pajak daerah tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan berharap, ASN di lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadi contoh pembayaran pajak PBB elektronik.
“Sebelum mensosialisasikan kita harus menjadi contoh. Jadi nanti bisa di boomingkan transaksi dari tunai menjadi non tunai. Bapenda sudah memberikan tata cara pembayaran PBB dengan Qris, m-banking, bagaimana cara menggunakan secara elektronik dan lebih aman,” ujarnya.
Direktur IT, Digital & Operasional Bank Jatim Zulhelfi Abidin mengungkapkan, rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sudah mencapai 99%. Indeks ini dinilai dari aspek implementasi (elektronisasi belanja, elektronikasi pendapatan, dan kanal non-tunai), aspek realisasi (digital, non-digital dan konvensional) dan aspek lingkungan strategis (sistem informasi, infrastruktur dan sosialisasi). jir
Editor : Moch Ilham
