SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan tahapan paparan visi-misi terkait lelang jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Kamis (6/3). Terobosan di birokrasi itu menuai banyak respon positif, termasuk dari DPRD Kota Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni sangat mengapresiasi langkah inovatif tersebut. Ia mengatakan, hal tersebut jadi terobosan baru yang dilakukan Eri Cahyadi. Terlebih, prosesnya tak main-main, melibatkan ahli di berbagai bidang. Tujuannya satu, menempatkan orang terbaik di kursi perangkat daerah yang akan mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penerjemahan visi-misi kampanye Wali Kota dan wakil wali kota Surabaya.
“Proses lelang tersebut salah satunya adalah wawancara terbuka yang melibatkan ahli. Hal itu jadi bentuk transparansi. Apalagi wawancaranya dilakukan secara online di media sosial yang dimiliki Pemkot,” ungkap Arif Fathoni saat diwawancara Senin (10/3) lalu, selepas acara buka bersama dan santunan anak yatim di Gedung DPRD Kota Surabaya.
Fathoni menambahkan, ketika disiarkan secara online, masyarakat bisa memantau dan menulis di kolom komentar. Sehingga transparan, terbuka, dan diawasi oleh seluruh elemen. Masyarakat juga bisa ikut menilai apakah calon pejabat tersebut layak atau tidak untuk menempati kursi di OPD.
Terobosan itu menjadi hal yang layak untuk dicontoh kota atau daerah lain. Sebab, selain disiarkan langsung dan bisa diawasi warga, proses itu juga mendorong pejabat untuk mampu terus berinovasi serta berpikir kreatif. Kandidat yang bagus akan langsung mendapat dukungan dari warga. Namun, jika gagal memenuhi standar, mereka juga harus bersiap tergeser oleh kandidat lain.
Adanya proses terbuka itu, diharapkan Fathoni, memiliki hasil akhir yang akuntabel. “Jangan sampai prosesnya sudah terbuka, kemudian yang tidak ikut seleksi malah mendapatkan jabatan tertentu. Jika sudah berkomitmen untuk menjunjung tinggi keterbukaan, maka seluruh prosesnya harus terbuka dan transparan. Dengan hasil akhir yang baik,” ungkapnya.
Kepada calon pejabat atau kepala OPD, Fathoni juga berpesan agar tak memiliki pandangan visi misi sendiri. Sebab, mereka merupakan implementator dari RPJMD yang telah disusun walikota sebagai penerjemahan visi misi selama kampanye. Penyiaran proses wawancara secara langsung bisa menjadi sarana agar warga melihat akuntabilitas mereka. Namun, Fathoni mengimbau jangan sampai melahirkan nahkoda baru di perahu yang telah bernahkoda.
“Intinya, proses lelang terbuka ini dilakukan agar lebih transparan, masyarakat bisa melihat langsung. Tujuannya untuk mencari sosok terbaik bagi jabatan tertentu. The right man on the right place,” pungkasnya. Fathoni. Alq
Editor : Moch Ilham
