Ustadz Khalid Basalamah Dipanggil KPK, Soal Kuota Haji

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ustadz Khalid Basalamah
Ustadz Khalid Basalamah

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pendakwah Ustadz Khalid Basalamah pada Senin (23/6/2025) sore sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus di Kementerian Agama.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa Khalid diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi yang dianggap mengetahui alur dan pengelolaan kuota haji.

“Yang bersangkutan kami periksa untuk dimintai keterangannya terkait perkara dugaan korupsi kuota haji. Beliau hadir secara kooperatif dan menjawab pertanyaan penyidik dengan baik,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (24/6).

"Benar (memanggil Ustad Khalid Basalamah), yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji," tambag Jubir KPK Budi Prasetyo .

Budi mengatakan Ustaz Khalid datang secara kooperatif dan memberikan informasi pada penyidik dalam mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji.

Budi menjelaskan, penyidik mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Ustaz Khalid. Salah satunya terkait pengelolaan ibadah haji.

"Yang didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu," terang Budi.

Menurut Budi, sikap kooperatif Khalid Basalamah patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan oleh penyidik.

“Pemeriksaan berjalan lancar. Yang bersangkutan menyampaikan informasi dan pengetahuannya, sehingga sangat membantu penyelidik,” tambahnya.

 

Miliki Biro Perjalanan Haji

Khalid Basalamah sendiri diketahui memiliki biro perjalanan haji dan umrah bernama Uhud Tour, yang diduga pernah mendapatkan alokasi kuota haji khusus dari Kementerian Agama.

Meskipun begitu, hingga kini KPK menegaskan bahwa Khalid hanya diperiksa sebagai saksi dan tidak termasuk dalam daftar tersangka.

Dugaan penyimpangan kuota haji khusus ini mencuat sejak pertengahan 2024. Kementerian Agama disebut mengalihkan sebagian kuota haji reguler ke jalur haji khusus, melebihi batas 8 persen yang ditetapkan.

Bahkan, hasil audit internal menyebutkan adanya pengaturan jemaah oleh biro travel tertentu dengan dugaan imbal balik kepada oknum pejabat. n jk/rmc

Berita Terbaru

Apa Itu Blockchain dan Perbedaanya dengan Mata Uang Kripto? 

Apa Itu Blockchain dan Perbedaanya dengan Mata Uang Kripto? 

Sabtu, 03 Okt 2026 07:47 WIB

Sabtu, 03 Okt 2026 07:47 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya- Blockchain dan mata uang kripto sering disebut di dalam pembahasan yang sama. Keduanya memang berkaitan erat, namun blockchain dan …

Melebihi Batas Tinggi Muatan, Sebuah Truk Menabrak Gapura di Blitar

Melebihi Batas Tinggi Muatan, Sebuah Truk Menabrak Gapura di Blitar

Jumat, 02 Okt 2026 12:53 WIB

Jumat, 02 Okt 2026 12:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Suara benturan keras di Gapuro pintu masuk Desa Silukosewu Kec.Gandusari Kabupaten Blitar, kagetkan warga sekitar dan pengguna jalan…

Kapolri Suyudi Larang Polisi Rekayasa Kasus

Kapolri Suyudi Larang Polisi Rekayasa Kasus

Jumat, 02 Okt 2026 08:18 WIB

Jumat, 02 Okt 2026 08:18 WIB

Gelisah dengan Fenomena No Viral No Justice…

Bank Syariah Lakukan Transaksi Digital

Bank Syariah Lakukan Transaksi Digital

Jumat, 02 Okt 2026 07:22 WIB

Jumat, 02 Okt 2026 07:22 WIB

SURABAYAPAGI.com – Bank syariah memperluas layanan perbankan digital bagi nasabah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi d…

Ojol akan Dimasukan Kategori Transportasi

Ojol akan Dimasukan Kategori Transportasi

Jumat, 02 Okt 2026 07:20 WIB

Jumat, 02 Okt 2026 07:20 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan revisi aturan tersebut rampung tahun ini dan mulai berlaku pada 2027. Dalam r…

WIKA, Senang Keluar dari Whoosh

WIKA, Senang Keluar dari Whoosh

Jumat, 02 Okt 2026 07:14 WIB

Jumat, 02 Okt 2026 07:14 WIB

SURABAYAPAGI.com – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menyambut baik rencana pemerintah untuk mengambil alih seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia …