SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara komprehensif melalui penguatan potensi desa sekaligus percepatan digitalisasi.
Setiap desa di Jatim dinilai memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Penguatan digitalisasi koperasi menjadi salah satu fokus utama. Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM Jatim serta Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim melakukan kolaborasi strategis untuk mewujudkan KDKMP berbasis Desa Digital.
Berdasarkan data statistik, Jawa Timur memiliki 666 kecamatan dan 8.494 desa/kelurahan yang terdiri atas 7.721 desa dan 773 kelurahan, termasuk 118 desa di wilayah kepulauan.
Dari sisi geografis dan topografi, 75,30 persen desa berada di dataran, 24,38 persen di wilayah lereng, 7,79 persen berbatasan dengan laut, 0,28 persen berada di lembah, dan 0,04 persen terletak di puncak atau tebing.
Sementara dari struktur ekonomi masyarakat, 6.109 desa (72 persen) bergerak pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu 1.081 desa/kelurahan (12,7 persen) didominasi aktivitas perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
Selain itu, 1.041 desa/kelurahan (12,3 persen) banyak bergiat di industri pengolahan. Sebanyak 4.285 desa/kelurahan (50,45 persen) memiliki produk barang unggulan, dan 411 desa/kelurahan (4,8 persen) telah mengekspor produknya ke luar negeri.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Nanang Abu Hamid, menyampaikan bahwa pembangunan KDKMP kini telah menyasar seluruh wilayah.
“Pembangunan KDKMP telah menyasar seluruh wilayah,” kata Nanang dalam Media Briefing Diksi Koperasi Desa Merah Putih di Surabaya, Kamis (27/11/2025).
Data Dinas Koperasi dan UKM Jatim menyebutkan, 8.494 KDKMP telah terbentuk dan seluruhnya telah berbadan hukum jumlah tertinggi secara nasional.
Angka ini naik 99 persen dibanding jumlah koperasi sebelumnya yang tercatat hanya 74 unit. Selain itu, terdapat 1.915 gerai unit usaha yang sedang dalam tahap pembangunan.
Hingga saat ini, 674 unit usaha KDKMP telah beroperasi berdasarkan mock up nasional. Rinciannya meliputi:
336 gerai sembako
10 gerai apotek
5 gerai klinik
18 gerai logistik
8 gerai pergudangan
73 unit simpan pinjam
210 unit usaha lain berbasis potensi desa
Potensi ekonomi desa ini akan terus diperkuat melalui dukungan infrastruktur digital, termasuk pemasaran terintegrasi dan pelayanan digital koperasi.
Koperasi Desa Merah Putih disebut menjadi katalis pembangunan Desa Digital, terutama dalam integrasi data dan penguatan komunikasi publik. Konsep ini mengacu pada percepatan kemajuan desa sesuai Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 343 Tahun 2025.
Jatim saat ini memiliki 4.716 Desa Mandiri, jumlah terbanyak di Indonesia atau berkontribusi 23 persen dari total nasional. Angka ini naik 17,34 persen dari tahun sebelumnya.
“Sejak Juli 2021, Jawa Timur telah bebas 100 persen dari Desa Tertinggal,” ujar Eko Setiawan, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jatim.
Eko memaparkan, pembangunan Desa Digital mencakup penyediaan sarana teknologi informasi seperti akses internet, website desa, radio komunitas, pengeras suara, hingga penyelenggara informasi publik melalui BUMDes.
Dukungan nonsarana meliputi pelatihan literasi digital, penguatan sumber daya manusia, hingga pemberdayaan komunitas informasi masyarakat atau Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Jumlah KIM di Jatim per 7 November 2025 mencapai 1.119 kelompok. Sebanyak 707 KIM terdaftar dalam ekosistem KDKMP, sementara 412 KIM berada di luar KDKMP.
“KIM memiliki peran penting untuk edukasi digital masyarakat, publikasi produk koperasi, mitigasi informasi keliru, hingga storytelling desa sukses,” jelas Eko.
KIM juga didorong untuk menguasai literasi data digital sehingga mampu membaca laporan digital serta memanfaatkan data untuk pengembangan usaha koperasi.
Meski digitalisasi terus melaju, masih terdapat sejumlah desa/kelurahan yang menghadapi kendala jaringan. Dari total 8.494 desa/kelurahan, tercatat:
170 lokasi kategori blankspot
556 lokasi kategori poor
1.434 lokasi kategori fair
6.278 lokasi kategori good
56 lokasi kategori excellent
“Masih ada kantong-kantong desa yang membutuhkan prioritas pembangunan infrastruktur digital agar tidak tertinggal,” ujar Eko.
Tantangan terbesar berasal dari kondisi geografis seperti daerah pegunungan dan kepulauan, serta faktor keekonomian bagi penyedia layanan internet. Byb
Editor : Redaksi
