SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Polemik penerapan parkir digital atau non tunai di Tepi Jalan Umum (TJU) masih saja menjadi perbincangan panas khususnya di media sosial. penerapan parkir non tunai bukan hanya menertibkan parkir yang semrawut, tetapi juga memperkuat tata kelola Kota dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendorong agar kebijakan parkir non tunai tidak berhenti sebatas wacana atau proyek percontohan, melainkan digalakkan secara serius dan menyeluruh di seluruh titik parkir tepi jalan.
“Kebijakan yang sudah ditetapkan wali kota harus terus maju ke depan, tidak boleh menoleh ke belakang. Harus disertai langkah-langkah konkret dan implementatif,” katanya.
Ia menekankan, peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini. Salah satu langkah penting yang didorong adalah pemutakhiran sistem dan alat pembayaran parkir.
“Dishub perlu menggandeng bank-bank Himbara, sehingga setiap titik parkir tepi jalan memiliki satu rekening khusus untuk penerimaan pembayaran parkir. Ini penting untuk transparansi,” jelasnya.
Selain itu, Arif Fathoni juga mengusulkan kerja sama dengan outlet atau pelaku usaha di sekitar titik parkir untuk penyediaan jaringan Wi-Fi, guna mendukung kelancaran sistem pembayaran non tunai di lapangan.
“Jaringan internet itu krusial. Kalau infrastrukturnya siap, maka tidak ada alasan parkir non tunai gagal diterapkan,” ujarnya.
Selain itu, kerja sama lintas sektor diharapkan Fathoni berjalan baik. Salah satunya lewat Satgas Anti-Premanisme yang dibentuk Pemkot. Lewat satgas itu, Pemkot Surabaya berkomitmen akan bertindak tegas terhadap praktik parkir liar. Penertiban jukir liar akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas instansi, termasuk Satgas Anti-Premanisme yang juga menggaet sinergi kepolisian dan TNI.
“Saya berharap, program ini berlangsung dengan baik. Semua OPD harus bahu membahu dari hulu ke hilir untuk menyukseskannya. Dari hulu, Dishub melancarkan kebijakannya. Lalu di hilir ada RT, RW, dan lembaga lain yang memberikan sosialisasi pada masyarakat sehingga tidak ada konflik atau kesulitan di lapangan,” pungkas Fathoni. Alq
Editor : Moch Ilham
