Libatkan Peran PA Kota Madiun, Pemkot Komitmen Tingkatkan Edukasi Hukum Islam

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan SDM di bidang hukum islam yang disaksikan langsung oleh Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota Madiun. SP/ MDN
Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan SDM di bidang hukum islam yang disaksikan langsung oleh Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota Madiun. SP/ MDN

i

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Dalam rangka penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum islam, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur yang melibatkan peran Pengadilan Agama (PA) setempat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, Sebagai wujud kolaborasi kelembagaan yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Penguatan SDM tersebut diwujudkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan Ketua PA Kota Madiun Sofyan Zefri dan Kepala Bagian Hukum Ika Puspitaria yang disaksikan langsung oleh Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota Madiun, Senin.

"Perjanjian ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Madiun dan PA Kota Madiun dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia Kota Madiun di bidang hukum," ujar Bagus Panuntun, Selasa (24/02/2026).

Sementara itu, untuk ruang lingkup kerja sama meliputi pelatihan dan bimbingan teknis, sosialisasi hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta penyediaan narasumber dan fasilitator dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi di bidang hukum, khususnya hukum keluarga dan perdata Islam.

Sedangkan untuk penandatanganan PKS ini merupakan wujud komitmen lembaga peradilan dalam mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat. Melalui kolaborasi ini, PA Kota Madiun dapat menghadirkan edukasi hukum yang lebih masif dan terstruktur, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban hukumnya.

Ia menyampaikan bahwa sinergi antar-lembaga tersebut sangat diperlukan dalam menjawab berbagai dinamika dan problematika hukum yang berkembang di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perkara keluarga dan perdata Islam. Pihaknya menilai kolaborasi itu sangat strategis dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Madiun agar semakin taat hukum, profesional, dan responsif dalam memberikan pelayanan publik. md-03/dsy

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…