SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto membuka ruang dialog bersama masyarakat, pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, dan media melalui Forum Konsultasi Publik Optimalisasi Pelayanan Perizinan untuk Mendorong Investasi dan Kemudahan Berusaha di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (29/06/2026). Forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun masukan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pelayanan publik sekaligus memperkuat iklim investasi di Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah.
"Hari ini kita berdiskusi dalam salah satu forum yang sangat strategis, yaitu Forum Konsultasi Publik. Panjenengan semua hadir di sini mewakili masyarakat. Pemerintah membutuhkan masukan dari publik yang nantinya akan kami jadikan rekomendasi dalam mengambil keputusan. Harapannya, kebijakan yang kami buat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena telah melalui proses konsultasi publik," tutur wali kota yang akrab disapa Ning Ita.
Menurut Ning Ita, pelayanan perizinan memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian hukum akan menjadi faktor utama dalam menarik investasi ke Kota Mojokerto. Namun demikian, Ning Ita mengakui bahwa Kota Mojokerto memiliki tantangan tersendiri dalam menarik investasi berskala besar, yakni keterbatasan lahan yang tersedia.
"Kami ingin melalui pelayanan perizinan ini investasi di Kota Mojokerto terus meningkat. Kemudahan berusaha yang kami bangun harus mampu membuka peluang investasi seluas-luasnya sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah," terangnya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Ning Ita menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto tetap optimistis mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Optimisme tersebut didukung capaian pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 6,05 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional.
"Artinya pelaku usaha di Kota Mojokerto luar biasa. Kita tidak boleh patah semangat. Kalau investasi besar terkendala lahan, maka investasi skala kecil dan menengah harus kita dorong sebanyak-banyaknya. Pertumbuhan usaha kuliner, kafe, restoran, dan UMKM juga menjadi penggerak ekonomi yang sangat penting bagi Kota Mojokerto," kata Ning Ita memotivasi.
Dalam kesempatan ini, Ning Ita juga meminta seluruh peserta forum memberikan masukan secara terbuka mengenai berbagai kendala pelayanan perizinan, termasuk dalam penggunaan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
"Kami menyadari pelayanan yang kami berikan belum sepenuhnya sempurna. Karena itu kami membutuhkan umpan balik dari masyarakat. Kesulitan apa yang dihadapi, prosedur mana yang masih perlu diperbaiki, hingga inovasi apa yang perlu kami lakukan. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami," katanya.
Selain menggelar FKP, guna meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kota Mojokerto juga membekali para ASN yang bertugas dalam pelayanan. Dengan demikian nantinya pelayanan publik di Kota Mojokerto menjadi semakin prima dan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan pembangunan yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. dwi
Editor : Redaksi
