Anggaran Perubahan Rp2,6 Triliun, DPRD Jatim Dorong Percepatan Infrastruktur Desa

author Riko Abdiono

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono dan Gubernur Khofifah
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono dan Gubernur Khofifah

i

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (5/8/2026). Perubahan anggaran sekitar Rp2,6 triliun tersebut diprioritaskan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan sejumlah program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan penguatan belanja modal menjadi fokus utama karena banyak desa mengalami keterbatasan anggaran pembangunan menyusul perubahan kebijakan penggunaan dana desa. Kondisi itu membuat pembangunan jalan, irigasi, hingga fasilitas umum menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat saat reses anggota DPRD.

"Perubahan KUA-PPAS ini difokuskan untuk memperkuat program-program prioritas Pemprov Jawa Timur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama," ujar Deni.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, pemerintah provinsi perlu mengambil peran lebih besar untuk mendukung pembangunan di daerah sesuai kewenangannya. Menurutnya, banyak pemerintah desa kini memiliki ruang fiskal yang terbatas sehingga tidak mampu membiayai pembangunan infrastruktur secara optimal.

"Hampir di setiap titik reses, keluhan terbesar datang dari kepala desa terkait pembangunan infrastruktur. Anggaran yang tersedia sangat terbatas, bahkan hanya sekitar Rp25 juta hingga Rp100 juta, sehingga tidak cukup untuk membiayai pembangunan yang berarti," katanya.

Selain infrastruktur, DPRD Jatim memastikan sejumlah program sosial tetap diperkuat dalam Perubahan APBD 2026. Di antaranya program beasiswa, Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (Jawara), rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta berbagai layanan dasar masyarakat.

Deni juga mengungkapkan DPRD memberi perhatian terhadap persoalan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)yang masih menyisakan kewajiban dari tahun sebelumnya. Meski secara regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, DPRD bersama Pemprov Jatim tengah mengkaji kemungkinan penggunaan anggaran provinsi untuk membantu penyelesaiannya.

"Kami berkomitmen meringankan beban para guru. Memang kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi Pemprov Jawa Timur sedang mempelajari kemungkinan secara regulasi agar dapat membantu penyelesaian pembayaran TPG," pungkasnya. rko

Berita Terbaru

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta-Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menggelar pelantikan kepengurusan masa bakti 2026-2029 di Assembly…

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bima - Semangat mengabdi dan berbagi pengetahuan ditunjukkan anggota Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) MAN 2 Kota…

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman terbongkar di Kecamatan Driyorejo, K…

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (…

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Keberhasilan industri cerutu Jember menembus pasar ekspor di hampir 45 negara dinilai harus diimbangi dengan perlindungan terhadap…

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Jember masih menjadi perhatian serius. Terbaru, Bea Cukai Jember melimpahkan dua…