SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima 340 laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran dalam kurun waktu dua minggu. Aduan tersebut megungkap berbagai dugaan penyimpangan di sektor pertanian, mulai dari permasalahan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah. Amran memastikan setiap laporan akan ditelusuri dan pelanggaran yang terbukti akan diteruskan kepada aparat penegak hukum
“Dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).
Amran menyebut tidak akan memberi ruang bagi mafia pangan maupun pihak yang menyalahgunakan program pemerintah. Setiap aduan terlebih dahulu dikaji dan diverifikasi langsung di lapangan. Ketika ditemukan bukti pelanggaran, laporan akan diteruskan kepada kepolisian, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum terkait untuk diproses sesuai ketentuan.
“Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kita tindak tegas,” ujar dia.
Salah satu fokus penindakan adalah dugaan penyimpangan tata niaga beras, termasuk pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Amran mengungkapkan sejumlah modus, mulai dari membawa beras ke penggilingan untuk digiling ulang, mengemasnya kembali menggunakan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti kemasan dan identitas produk.
Dalam perkembangan penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 8 kasus yang melibatkan 15 merek beras fortifikasi. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran mutu dan tata niaga beras terus berlanjut.
Amran mengingatkan, beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Oleh karena itu, beras yang mendapat dukungan pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk meraup keuntungan secara tidak wajar. Pelaku usaha juga wajib mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga kepentingan petani. ec/shin
Editor : Redaksi
