SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie meminta pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR untuk bisa segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang mendesak proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Jimly, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) bisa menjadi pegangan hukum untuk segera memproses politik hukum tersebut di parlemen.
“Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun,” kata Jimly usai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Oleh karenanya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap, apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini bisa didengar oleh seluruh pejabat negara baik di tingkat Eksekutif dan legislatif.
“Terutama adalah pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Maka mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah, gitu, yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan,” ujarnya.
.webp)
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI Syarifuddin Sudding juga meminta hal yang sama.
Putusan MA dan MK mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipakai pada Pilpres 2024. Berdasarkan putusan perkara kasasi Nomor: 742 K/TUN/2026, tanggal 30 Oktober 2026, dinyatakan Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum dan memerintahkan agar surat keterangan tersebut dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Dalam putusan, dokumen yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah.
Jika Gibran tidak bersedia mundur, Sudding menilai DPR perlu mengambil langkah politik melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Menurut Sudding, putusan MA yang mengabulkan kasasi dalam perkara dugaan perbuatan melawan hukum terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tersebut bersifat eksekusitorial. Sehingga, tidak boleh dibiarkan tanpa eksekusi. jk3,rc2
Editor : Redaksi
